Pemerintah Harus Cari Solusi Stabilkan Harga Bahan Bangunan
SUARA NEGERI | KENDAL — Fenomena geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi perhatian dunia, terutama setelah meningkatnya tensi antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan global, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi, termasuk Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bangunan, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak menjadi faktor kunci yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusi material konstruksi seperti semen, baja dan aspal.
“Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan mencari solusi untuk menstabilkan harga bahan bangunan di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai potensi kenaikan harga material akibat konflik Timur Tengah menjadi sinyal penting bahwa sektor konstruksi berada dalam posisi rentan. Jika tidak diantisipasi, lonjakan harga ini tidak hanya berdampak pada proyek infrastruktur pemerintah, tetapi juga dapat menekan sektor properti dan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada stabilitas harga material,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu (04/04/2026).
Dani berpendapat, Indonesia yang masih bergantung pada beberapa bahan baku impor tentu akan merasakan efek berantai dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ketika biaya impor meningkat, harga bahan bangunan di dalam negeri ikut terdorong naik, sehingga berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, baik yang dikerjakan pemerintah maupun swasta.
“Dari sisi ketenagakerjaan, kenaikan harga bahan bangunan berpotensi menimbulkan efek domino yang signifikan. Proyek yang tertunda atau dikurangi skalanya dapat berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar. Oleh karena itu, stabilisasi harga bukan hanya soal menjaga kelangsungan proyek, tetapi juga melindungi keberlangsungan pekerjaan bagi jutaan pekerja, mulai dari buruh bangunan hingga tenaga teknis, sehingga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat tetap terjaga,” imbuh Dani.
Dani menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal dan industri, seperti memperkuat rantai pasok dalam negeri, mendorong penggunaan material lokal, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, intervensi melalui pengawasan distribusi dan pengendalian spekulasi harga juga menjadi kunci agar pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap isu global.
Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur nasional agar tidak terhambat oleh gejolak eksternal, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (*)
