Sarbini yang Terlupakan Menimbang Jalan Ketiga Ekonomi Kerakyatan di Era Prabowo

Di tengah gemuruh mega-proyek Danantara dan janji 80.000 koperasi merah putih, ada satu nama yang nyaris absen dari perdebatan publik: Sarbini Sumawinata. Padahal, pemikir ekonomi UI ini telah setengah abad lalu merumuskan apa yang sekarang disebut “ekonomi kerakyatan” sebuah jalan yang tak sekadar mengejar pertumbuhan, tapi juga mempersenjatai rakyat dengan alat-alat modern.

Sarbini bukan sekadar profesor. Ia adalah Kepala BPS pertama, murid Sutan Sjahrir, dan teman seangkatan Sumitro Djojohadikusumo. Namun, karena keberaniannya mengkritik fetisisme pertumbuhan Orde Baru, ia harus meringkuk 808 hari di penjara tanpa peradilan. Pemikirannya tentang negara yang dominan tapi tidak birokratis, tentang pemberdayaan pedesaan, dan tentang bahaya rent-seeking dalam proyek negara semua itu terasa seperti cermin bagi Indonesia hari ini.

Di tengah perang dagang AS-Tiongkok, fragmentasi rantai pasok, dan kebangkitan negara sebagai aktor ekonomi, apakah kebijakan Prabowo yang warisi Sumitro telah mendekati cita-cita Sarbini? Atau justru mengulang kesalahan lama: proyek besar yang menguntungkan segelintir kroni?

Sarbini Sumawinata lahir di Madiun, 1918. Ia tumbuh di keluarga Sunda yang pindah ke Jawa Timur. Ayahnya mengajarkan satu prinsip: berbicara dan bertindak harus sesuai hati nurani. Prinsip itu ia pegang seumur hidup.

Studi teknik di Bandung dan Yogyakarta tak membuatnya puas. Ia beralih ke ekonomi, dan atas rekomendasi Sumitro, dikirim belajar ke Belanda dan Harvard. Pulang ke Indonesia, ia langsung ditunjuk menjadi Kepala BPS meski tanpa latar belakang statistik. Tapi dalam sebelas tahun menjabat, ia berhasil menyelenggarakan sensus penduduk pertama Indonesia di era Republik.

Sarbini bukan ekonom kampus yang hanya meracik angka. Ia adalah politisi yang membaca peta kekuasaan. Ia memuja Sutan Sjahrir, pemimpin sosialis demokratik yang menolak komunisme birokratis ala priayi dan kapitalisme biadab. Sosialisme ala Sjahrir-Sarbini adalah sosialisme yang menghormati kebebasan, mengutamakan pendidikan, dan berjalan evolusioner. Bukan revolusi berdarah.

Di awal Orde Baru, Sarbini ikut merumuskan kebijakan ekonomi bersama Sumitro dan Widjojo Nitisastro. Namun, ketika rezim Soeharto mulai menggilai pertumbuhan GNP dan mengabaikan ketimpangan, Sarbini angkat bicara. Ia kritik habis-habisan strategi pembangunan yang hanya membuat kaya segelintir konglomerat. Akibatnya, ia dituduh sebagai dalang Peristiwa Malari 1974. Ditahan 808 hari tanpa pernah diadili. Ia selamat, tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh.

Hingga akhir hayatnya pada 2007, Sarbini tetap bersuara. Ia menulis, mengajar, dan menjadi oposan jujur bagi rezim-rezim yang mengabaikan rakyat. Warisan intelektualnya terkumpul dalam buku Menuju Masyarakat Adil Makmur (1989) yang disunting Sjahrir, serta Politik Ekonomi Kerakyatan (2004). Buku-buku itulah yang kini terasa seperti pesan botol bagi pemerintahan Prabowo.

Sarbini termasuk orang pertama yang melawan arus. Di saat para ekonom berlomba memamerkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di era 1970-an dan 1980-an, Sarbini justru gelisah. Baginya, pertumbuhan tanpa pemerataan akses terhadap alat-alat produksi hanyalah angka kosong.

“GNP naik, tapi petani tetap miskin. Industri tumbuh, tapi buruh tak punya daya tawar,” tulisnya. Ia melihat bagaimana proyek-proyek raksasa Orde Baru hanya menguntungkan segelintir kontraktor dan birokrat, sementara rakyat di pedesaan tetap menggantungkan hidup pada teknologi tradisional yang lapuk.

Apa itu ekonomi kerakyatan versi Sarbini? Bukan bagi-bagi sembako. Bukan populisme murahan. Ia adalah pemberdayaan rakyat dengan alat-alat produksi yang modern. Sarbini ingin petani punya traktor, mesin penggilingan padi modern, akses ke bibit unggul dan irigasi teknis. Ia ingin nelayan punya kapal bermotor dan alat tangkap yang efisien.

Ia menolak pendekatan karitatif yang membuat rakyat terus menerus bergantung pada subsidi. “Memperkuat mereka dengan alat-alat produksi yang lebih modern” adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran sejati, tulisnya. Ini berbeda dengan para populis yang hanya pandai membagikan beras murah menjelang pemilu.

Sarbini percaya negara harus memegang kendali atas sektor-sektor strategis. Namun, ia sangat waspada terhadap dua penyakit kronis: birokratisasi dan korupsi. Negara yang dominan tapi aparatnya tumpul dan korup justru lebih berbahaya daripada pasar bebas sekalipun.

Ia mengkritik praktik “proyek-proyek mercusuar” yang mangkrak karena tidak ada yang benar-benar mengawasi. Ia juga mengingatkan bahwa intervensi negara harus dijalankan oleh aparatur yang kompeten, bersih, dan benar-benar berpihak pada rakyat bukan pada partai atau keluarga penguasa.

Berbeda dengan ekonom “Mafia Berkeley” yang terpukau oleh industrialisasi perkotaan dan investasi asing, Sarbini secara konsisten menekankan pentingnya pedesaan dan pertanian. Indonesia adalah negara agraris, kata dia. Mengabaikan sektor ini sama saja membangun rumah di atas pasir.

Modernisasi pertanian irigasi, bibit unggul, kredit murah harus menjadi prioritas. Dari desalah industrialisasi yang sehat akan tumbuh, bukan sebaliknya. Ia melihat bagaimana pembangunan yang hanya berpusat di Jakarta dan kota-kota besar menciptakan kesenjangan yang menganga antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa.

Sekarang, mari kita bawa pemikiran Sarbini ke panggung dunia saat ini. Tahun 2026, dunia sedang terbakar. Perang dagang AS-Tiongkok memanas. Tarif impor diterbangkan seperti rudal. Indonesia sendiri kena imbas tarif 32 persen untuk ekspornya ke AS. Rantai pasok global terfragmentasi. Negara-negara besar saling curiga.

Di tengah krisis ini, justru terjadi fenomena menarik: negara-negara maju yang dulu paling vokal mengkritik intervensi negara kini menjadi pelaku intervensi paling agresif. AS dengan Inflation Reduction Act-nya, Eropa dengan kebijakan industrinya, bahkan Jepang dan Korea Selatan berlomba menciptakan national champions baru.

Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas. Negara memiliki justifikasi geopolitik untuk memperkuat peran ekonominya. Kita bisa beralasan: “Lihat, semua negara melakukannya. Mengapa kita tidak?”

Namun, ada perangkap besar. Jika intervensi negara tidak dikelola dengan baik jika ia jatuh ke tangan para pemburu rente dan makelar proyek maka ia akan menjadi bumerang. Bukan kemandirian yang tercapai, melainkan utang baru dan ketergantungan baru. Dan rakyat kembali yang menanggung.

Indonesia juga baru saja resmi menjadi anggota BRICS. Ini langkah strategis untuk keluar dari cengkeraman ekonomi Barat. Tapi Sarbini mungkin akan bertanya: “Apakah keanggotaan ini benar-benar memberi rakyat akses ke alat-alat produksi modern, atau hanya memberi para penguasa panggung diplomasi baru?”

Kebijakan Prabowo: Sumitro vs Sarbini

Pemerintahan Prabowo mengusung program-program ambisius. Tiga yang paling mencolok: Danantara, Koperasi Merah Putih, dan hilirisasi. Mari kita bedah satu per satu dengan kacamata Sarbini.

Danantara adalah sovereign wealth fund raksasa yang mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari 1 triliun dolar AS. Tujuannya mempercepat hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan mengelola kekayaan negara. Ini adalah manifestasi paling murni dari state-guided capitalism ala Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo sekaligus mentornya.

Sumitro percaya bahwa tanpa intervensi modal radikal dari negara, pengusaha domestik tidak akan pernah mampu melawan oligarki lama dan kapital asing. Danantara adalah jawabannya.

Tapi Sarbini, meskipun tidak anti-intervensi negara, akan mengajukan pertanyaan kritis: “Apakah Danantara akan benar-benar memberdayakan rakyat dengan alat-alat produksi modern, atau hanya menjadi proyek raksasa yang menguntungkan segelintir kontraktor dan birokrat?”

Ia akan mengingatkan bahwa proyek sebesar ini rawan disusupi rent-seeking. Jika para loyalis yang mendapat privilese hanya bermain di mark-up proyek tanpa menghasilkan inovasi dan nilai tambah, maka Danantara hanya akan menjadi versi modern dari Program Benteng yang gagal di era 1950-an.

Program pendirian 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih adalah yang paling dekat dengan semangat Sarbini. Ia ingin koperasi sebagai kendaraan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar alat distribusi sembako murah.

Sarbini akan mendukung penuh program ini dengan satu syarat: koperasi harus benar-benar memberikan akses ke alat-alat produksi modern. Bukan sekadar menjual beras subsidi. Koperasi harus bisa menjadi pusat inovasi pertanian, menyewakan traktor, memberikan pelatihan, membangun pengolahan hasil pascapanen.

Tapi sejarah koperasi di Indonesia penuh dengan kegagalan. Koperasi sering menjadi proyek politik yang dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten atau bahkan korup. Sarbini akan mengingatkan bahwa negara harus memastikan pengelola koperasi benar-benar profesional dan transparan. Jika tidak, koperasi merah putih hanya akan menjadi “koperasi putih-putih” alias proyek simbolis tanpa dampak.

Kebijakan hilirisasi mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor mendapat dukungan penuh dari Sarbini, asalkan prosesnya melibatkan rakyat. Ia tidak ingin hilirisasi hanya menjadi proyek perusahaan asing atau konglomerat besar yang dekat dengan istana.

Hilirisasi harus disertai transfer teknologi ke pengusaha lokal, pelatihan tenaga kerja pedesaan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Jika tidak, kita hanya mengganti satu bentuk ketergantungan (ekspor bahan mentah) dengan bentuk ketergantungan lain (ketergantungan pada teknologi asing dan tenaga ahli asing).

Pemerintah Prabowo mengklaim investasi hilirisasi mencapai 38 miliar dolar AS pada 2026. Angka fantastis. Tapi Sarbini akan bertanya: “Berapa banyak dari investasi itu yang benar-benar meningkatkan kapasitas produktif rakyat di desa-desa?”

Jika Sarbini masih hidup dan duduk di ruang diskusi dengan Prabowo, mungkin ia akan menyampaikan tiga kritik utama:

Pertama, hati-hati dengan fetisisme proyek. Prabowo tampak sangat menikmati megaproyek. Danantara, koperasi merah putih, hilirisasi semua berskala raksasa. Tapi Sarbini akan mengingatkan bahwa proyek besar tidak otomatis berarti baik. Yang penting adalah apakah proyek itu meningkatkan akses rakyat ke alat-alat produksi modern. Jangan sampai proyek hanya menjadi ajang pamer kekuasaan.

Kedua, waspadai para kroni. Prabowo memang mewarisi doktrin Sumitro bahwa eksekutor yang sejalan secara ideologis diperlukan. Tapi Sarbini akan memperingatkan bahwa “sejalan secara ideologis” seringkali menjadi kedok untuk “sejalan secara bisnis”. Negara harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa para loyalis itu benar-benar berkinerja, bukan sekadar menikmati akses.

Ketiga, jangan lupakan pedesaan. Banyak kebijakan Prabowo masih terpusat di Jakarta. Danantara berkantor di ibu kota. Hilirisasi lebih banyak di kawasan industri. Sarbini akan mendesak agar kebijakan diarahkan ke desa-desa. Di situlah akar ketimpangan berada. Di situlah pemberdayaan paling dibutuhkan.

Prabowo sebenarnya memiliki peluang historis untuk menyatukan dua aliran besar ekonomi Indonesia: efisiensi dan disiplin ala Sumitro serta keberpihakan struktural ala Sarbini.

Sumitro mengajarkan bagaimana negara bisa menjadi pemodal dan pengendali yang efektif untuk menciptakan national champions. Sarbini mengajarkan bahwa pemberdayaan rakyat dengan alat-alat produksi modern adalah tujuan akhir dari semua kebijakan ekonomi. Keduanya tidak harus bertentangan.

Danantara bisa menjadi instrumen untuk membiayai modernisasi pertanian di desa-desa, bukan hanya proyek hilirisasi besar. Koperasi merah putih bisa menjadi saluran distribusi teknologi dan kredit produktif, bukan hanya sembako murah. Hilirisasi bisa dirancang dengan klausul transfer teknologi dan pelatihan massal tenaga kerja lokal.

Yang diperlukan hanyalah satu hal: tata kelola yang akuntabel dan transparan. Tanpa itu, semua akan menjadi onggokan proyek raksasa yang menguntungkan segelintir orang. Dan rakyat akan kembali menjadi penonton, seperti yang selalu dikeluhkan Sarbini.

Sarbini Sumawinata meninggal pada 2007, di usia 89 tahun. Ia meninggalkan sebuah pertanyaan yang masih menggantung hingga kini: “Kapan Indonesia benar-benar akan menjadi masyarakat adil makmur?”

Bukan masyarakat yang sekadar kaya secara agregat, tapi masyarakat di mana setiap petani memiliki traktor, setiap nelayan memiliki kapal bermotor, setiap pengusaha kecil memiliki akses ke teknologi modern. Itulah definisi kemakmuran versi Sarbini.

Di era geopolitik yang kian brutal, Indonesia tak punya pilihan selain membangun ketahanan ekonomi dari akar rumput. Perang dagang dan fragmentasi global mengajarkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya produktif, bukan sekadar konsumtif.

Pemerintahan Prabowo kini memegang panggung. Danantara, koperasi merah putih, hilirisasi semua instrumen sudah tersedia. Yang menjadi pertanyaan akhir adalah: Mampukah mereka mendengarkan suara Sarbini yang telah lama terabaikan? Atau akankah mereka mengulang kesalahan sejarah yang sama?

Sebab, seperti yang selalu diingatkan Sarbini, “Ekonomi kerakyatan bukanlah sekadar jargon. Ia adalah panggilan untuk mempersenjatai rakyat dengan alat-alat modern bukan sekadar membagikan beras murah.”