Inflasi, Uang Beredar dan Harga yang Dirasakan Rakyat

Klaim bahwa inflasi semata-mata cerita uang beredar memang menggoda karena sederhana. Namun dalam ekonomi Indonesia, harga tidak pernah bergerak hanya oleh uang. Ia juga digerakkan oleh beras, energi, rupiah, logistik, subsidi, struktur pasar, dan pilihan politik negara.

Ada kalimat yang tampak ringkas, tajam, dan meyakinkan: the inflation story is a money supply story. Cerita inflasi adalah cerita uang beredar. Dalam tradisi monetaris, pernyataan semacam itu bukan hal baru. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa kenaikan harga yang terus-menerus pada akhirnya selalu berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

Steve Hanke, ekonom yang kerap memakai lensa monetaris untuk membaca inflasi berbagai negara, menyebut inflasi Indonesia pada April berada di sekitar 2,4 persen per tahun. Ia juga mencatat pertumbuhan uang beredar luas atau M2 sekitar 9,74 persen per tahun. Angka itu, menurutnya, berada dalam rentang yang ia sebut sebagai Golden Growth Rate, yaitu kisaran pertumbuhan uang beredar yang dianggap konsisten dengan target inflasi Indonesia di sekitar 1,5 sampai 3,5 persen.

Di atas kertas, argumen itu masuk akal. Jika jumlah uang beredar tumbuh terlalu cepat dibanding kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa, harga akan terdorong naik. Bila pertumbuhan uang beredar masih sejalan dengan pertumbuhan riil ekonomi dan target inflasi, tekanan harga bisa lebih terkendali. Dari titik ini, Hanke benar: inflasi tidak bisa dilepaskan dari uang.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah inflasi Indonesia dapat dijelaskan hanya dari uang beredar?

Indonesia bukan laboratorium moneter yang bersih dari gangguan sosial, politik, dan struktural. Harga beras tidak hanya ditentukan oleh uang beredar. Harga telur tidak hanya bergerak karena M2. Harga LPG, BBM, tarif listrik, transportasi, dan bahan pangan tidak bisa dipahami tanpa melihat subsidi, distribusi, impor, kurs rupiah, tata niaga, musim panen, struktur oligopoli, dan kapasitas negara mengelola pasokan. Karena itu, klaim bahwa inflasi adalah cerita uang beredar memang penting sebagai peringatan. Tetapi ia tidak cukup sebagai penjelasan penuh. Inflasi Indonesia adalah cerita uang, tetapi juga cerita pangan, energi, fiskal, nilai tukar, logistik, dan keadilan sosial.

Inflasi tahunan sekitar 2,4 persen tampak menggembirakan. Ia berada dalam koridor target inflasi Bank Indonesia. Bagi pasar keuangan, angka seperti ini memberi sinyal stabilitas. Bagi pemerintah, ia dapat dipakai sebagai bukti bahwa harga relatif terkendali. Bagi bank sentral, ia menjadi dasar untuk menunjukkan kredibilitas kebijakan moneter. Tetapi bagi rakyat, angka inflasi tidak selalu sama dengan pengalaman harga sehari-hari.

Seorang pekerja informal tidak menghitung inflasi dengan indeks harga konsumen. Ia menghitungnya dengan harga beras di warung, ongkos transportasi, biaya sekolah anak, harga kontrakan, minyak goreng, telur, cabai, dan gas. Seorang ibu rumah tangga tidak merasakan inflasi sebagai angka statistik tahunan, melainkan sebagai perubahan isi kantong belanja. Seorang buruh tidak bertanya apakah inflasi berada dalam target bank sentral, tetapi apakah upahnya masih cukup sampai akhir bulan. Di sinilah inflasi menjadi persoalan sosial. Angka nasional dapat terlihat jinak, tetapi tekanan hidup bisa tetap berat. Apalagi jika harga-harga kebutuhan pokok sudah berada pada tingkat tinggi sejak periode sebelumnya. Inflasi rendah hanya berarti laju kenaikan melambat, bukan berarti harga kembali murah.

Masalah lain adalah ketimpangan wilayah. Inflasi nasional menyatukan banyak pengalaman yang berbeda. Harga di Jawa tidak selalu sama dengan harga di Papua. Biaya logistik di Indonesia timur tidak sama dengan di pusat produksi pangan. Daerah dengan rantai pasok lebih panjang dan infrastruktur lebih lemah sering menghadapi harga lebih mahal meskipun angka nasional terlihat stabil. Maka membaca inflasi hanya dari angka rata-rata nasional dapat menyesatkan. Inflasi bukan hanya fenomena makroekonomi. Ia juga pengalaman spasial dan kelas sosial. Ada kelompok yang hampir tidak terganggu oleh kenaikan harga. Ada pula kelompok yang hidupnya langsung tertekan oleh kenaikan kecil pada beberapa komoditas pokok.

Meski demikian, kritik terhadap penyederhanaan Hanke tidak boleh membuat kita mengabaikan pentingnya uang beredar. Dalam jangka panjang, pertumbuhan uang yang terlalu cepat hampir selalu membawa risiko. Bila pemerintah dan sistem keuangan terlalu mudah menciptakan likuiditas tanpa peningkatan produksi riil, perekonomian dapat mengalami tekanan harga, gelembung aset, depresiasi mata uang, atau kombinasi ketiganya.

Secara teori, hubungan antara uang, harga, dan output sering dijelaskan melalui persamaan kuantitas uang: MV = PY. M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output riil. Jika uang beredar meningkat cepat sementara output tidak tumbuh sepadan dan velocity tidak turun, maka harga cenderung naik.

Dalam hal ini, tradisi monetaris memberi peringatan yang sehat: negara tidak boleh memperlakukan uang seperti alat sulap. Uang memang dapat diciptakan melalui kredit, pembiayaan fiskal, dan operasi moneter. Tetapi nilai uang pada akhirnya bergantung pada kepercayaan, produksi, dan disiplin.

Masalah muncul ketika teori yang berguna itu berubah menjadi dogma. Sebab, dalam perekonomian riil, velocity tidak selalu stabil. Struktur kredit berbeda-beda. Uang tidak selalu masuk ke sektor produktif. Ekspansi moneter dapat mengalir ke pasar aset, properti, konsumsi impor, atau pembiayaan proyek yang tidak efisien. Dalam situasi seperti itu, inflasi konsumen mungkin tampak terkendali, tetapi inflasi aset dan ketimpangan kekayaan meningkat. Karena itu, pertanyaan tentang M2 tidak cukup berhenti pada berapa besar uang beredar tumbuh. Pertanyaan lanjutannya lebih penting: uang itu mengalir ke mana, diciptakan oleh siapa, dipakai untuk apa, dan menghasilkan nilai tambah apa?

Jika ekspansi M2 terutama berasal dari kredit produktif ke sektor pertanian, manufaktur, energi, logistik, dan usaha kecil yang memperluas kapasitas produksi, maka pertumbuhan uang dapat menjadi sehat. Tetapi bila likuiditas lebih banyak mengalir ke pembiayaan konsumsi spekulatif, proyek rente, properti elitis, atau pembelian aset finansial, maka M2 yang tampak “aman” secara agregat bisa menyimpan persoalan sosial.

Di sinilah analisis moneter harus bertemu dengan ekonomi politik. Uang tidak netral. Ia memiliki alamat sosial. Setiap rupiah baru yang masuk ke perekonomian membawa konsekuensi: siapa yang memperoleh akses kredit, siapa yang membayar bunga, siapa yang menanggung risiko inflasi, dan siapa yang menikmati kenaikan aset.

Dalam konteks Indonesia, inflasi pangan adalah tantangan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pertumbuhan uang beredar. Harga beras, cabai, bawang, telur, daging ayam, dan minyak goreng sering bergerak karena faktor produksi, musim, distribusi, dan tata niaga.

Kenaikan harga cabai, misalnya, bisa terjadi karena cuaca buruk, gagal panen, distribusi terganggu, atau pasokan dari sentra produksi menurun. Kenaikan harga beras bisa berkaitan dengan produksi gabah, stok pemerintah, harga pembelian, impor, distribusi antardaerah, dan perilaku pelaku pasar. Dalam kasus seperti ini, menaikkan suku bunga tidak serta-merta menambah produksi cabai atau memperbaiki irigasi sawah.

Itulah keterbatasan pendekatan moneter murni. Jika penyebab inflasi adalah sisi pasokan, respons yang hanya menekan permintaan dapat menimbulkan biaya sosial. Suku bunga yang lebih tinggi bisa memperlambat konsumsi dan investasi, tetapi tidak otomatis memperbaiki distribusi pangan.

Indonesia memerlukan kebijakan harga yang lebih lengkap. Produksi pangan harus diperkuat. Data stok harus akurat. Infrastruktur logistik harus diperbaiki. Rantai distribusi harus dipersingkat. Praktik kartel dan penimbunan harus ditindak. Cadangan pangan pemerintah harus dikelola dengan disiplin, bukan sebagai instrumen politik musiman.

Inflasi pangan adalah ujian kapasitas negara. Ia menguji apakah negara mampu hadir dari hulu sampai hilir: dari benih, pupuk, lahan, irigasi, panen, gudang, transportasi, hingga pasar. Bila negara lemah pada rantai ini, inflasi pangan akan terus menjadi penyakit berulang, meskipun uang beredar berada dalam kisaran yang dianggap ideal.

Selain pangan, energi adalah kanal inflasi yang sangat menentukan. Harga BBM, LPG, dan listrik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keputusan negara. Ketika harga minyak dunia naik atau rupiah melemah, pemerintah dapat memilih menaikkan harga kepada konsumen, menambah subsidi, atau membebankan sebagian tekanan kepada BUMN.

Jika harga energi dinaikkan, inflasi konsumen bisa melonjak. Ongkos transportasi naik, biaya produksi meningkat, harga barang ikut terdorong. Tetapi jika harga energi ditahan melalui subsidi, inflasi terlihat lebih rendah, sementara tekanan berpindah ke APBN.

Inilah yang sering luput dari pembacaan inflasi secara sempit. Inflasi kadang tidak hilang; ia hanya dipindahkan. Dari harga di pasar ke beban fiskal negara. Dari konsumen hari ini ke pembayar pajak masa depan. Dari indeks harga konsumen ke defisit, utang, atau tekanan keuangan BUMN.

Subsidi energi memang dapat menjadi alat perlindungan sosial. Bagi rumah tangga miskin dan rentan, kenaikan harga LPG atau BBM bisa sangat berat. Namun subsidi yang bocor kepada kelompok mampu akan menjadi beban fiskal yang tidak adil. Negara membayar mahal, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, stabilitas harga energi membutuhkan desain yang cermat. Subsidi harus tepat sasaran. Data penerima harus bersih. Pengawasan distribusi harus kuat. Transisi energi harus realistis. Pemerintah tidak boleh menjadikan subsidi sebagai selimut politik untuk menunda reformasi, tetapi juga tidak boleh mencabut subsidi secara brutal sehingga rakyat kecil menjadi korban.

Inflasi Indonesia juga sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, bahan baku industri, pangan tertentu, obat-obatan, dan barang modal, pelemahan rupiah dapat mengalir ke harga domestik.

Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Kenaikan ini bisa langsung terasa pada barang impor, atau tidak langsung melalui biaya produksi industri yang memakai bahan baku impor. Dalam situasi tertentu, pelemahan rupiah juga memengaruhi ekspektasi pasar. Pelaku usaha menaikkan harga bukan hanya karena biaya saat ini naik, tetapi karena mengantisipasi biaya masa depan. Maka bank sentral tidak hanya menjaga inflasi hari ini, tetapi juga menjaga ekspektasi dan stabilitas rupiah. Inilah alasan kebijakan moneter di Indonesia tidak bisa hanya membaca CPI. Bank Indonesia harus memperhatikan arus modal, suku bunga global, harga komoditas, risiko geopolitik, dan sentimen investor.

Di titik ini, Hanke benar ketika mengingatkan pentingnya disiplin moneter. Rupiah yang kehilangan kepercayaan dapat mempercepat inflasi. Namun menjaga rupiah tidak cukup dengan suku bunga. Pemerintah juga harus memperkuat neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan impor strategis, memperdalam pasar keuangan domestik, dan menjaga kredibilitas fiskal.

Kurs adalah seismograf kepercayaan. Ia mencatat bukan hanya perbedaan suku bunga, tetapi juga persepsi terhadap arah kebijakan negara. Bila pasar melihat fiskal melebar tanpa produktivitas, impor membesar, subsidi membengkak, dan reformasi struktural tertunda, rupiah akan tertekan. Tekanan rupiah kemudian dapat kembali sebagai inflasi.

Inflasi kerap dibahas seolah-olah ia semata-mata persoalan teknis. Padahal inflasi adalah persoalan politik. Kenaikan harga selalu menimbulkan pertanyaan: siapa yang mampu menaikkan harga, siapa yang tidak mampu menaikkan pendapatan, dan siapa yang menanggung beban terbesar?

Pelaku usaha besar dapat menyesuaikan harga jual. Pemilik aset dapat berlindung melalui properti, emas, saham, atau valuta asing. Perusahaan besar dapat melakukan lindung nilai terhadap kurs. Bank dapat mengatur spread bunga. Tetapi pekerja informal, buruh harian, petani gurem, nelayan kecil, dan rumah tangga miskin tidak memiliki instrumen perlindungan yang sama.

Bagi mereka, inflasi adalah pemotongan pendapatan secara diam-diam. Upah nominal mungkin tetap, tetapi daya beli turun. Tabungan kecil tergerus. Pola konsumsi dipersempit. Protein dikurangi. Pendidikan anak ditunda. Kesehatan dikorbankan. Karena itu, stabilitas harga adalah agenda keadilan sosial. Negara tidak boleh memandang inflasi hanya sebagai angka dalam presentasi makroekonomi. Inflasi harus dibaca sebagai persoalan martabat hidup.

Namun keadilan harga juga tidak berarti negara bebas mencetak uang atau memperluas belanja tanpa disiplin. Populisme fiskal yang tidak terkendali pada akhirnya menghukum rakyat melalui inflasi. Ketika harga naik cepat, justru kelompok miskin yang paling lemah perlindungannya.

Indonesia harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah populisme uang murah: semua masalah dijawab dengan belanja, subsidi, dan likuiditas tanpa menghitung kapasitas produksi. Ekstrem kedua adalah ortodoksi moneter: semua masalah dijawab dengan pengetatan, seolah rakyat hanya variabel dalam neraca stabilitas.

Yang dibutuhkan adalah jalan tengah yang disiplin sekaligus berpihak. Uang harus dijaga nilainya. Fiskal harus sehat. Tetapi produksi rakyat, perlindungan sosial, pangan, energi, dan pekerjaan layak juga harus menjadi pusat kebijakan.

Pertumbuhan M2 sekitar 9–10 persen mungkin tampak sesuai dengan target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dari sudut ideologis, angka itu harus dibongkar lebih jauh.

Siapa yang mendapatkan akses terhadap penciptaan uang? Dalam ekonomi modern, uang banyak diciptakan melalui kredit perbankan. Akses terhadap kredit tidak merata. Korporasi besar lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih rendah. UMKM sering menghadapi agunan berat, bunga lebih mahal, dan prosedur rumit. Rumah tangga miskin bahkan kerap jatuh ke kredit informal atau pinjaman konsumtif berbunga tinggi.

Dengan kata lain, ekspansi uang dapat memperbesar ketimpangan bila akses kredit timpang. Ketika likuiditas bertambah, kelompok yang dekat dengan lembaga keuangan formal dan aset produktif lebih cepat menangkap manfaatnya. Sementara kelompok bawah hanya menerima akibat tidak langsung berupa kenaikan harga, cicilan, atau tekanan konsumsi. Maka M2 bukan sekadar angka teknis. Ia adalah peta kekuasaan finansial. Ia menunjukkan bagaimana sistem ekonomi menciptakan daya beli baru dan mendistribusikannya. Bila penciptaan uang lebih banyak melayani ekonomi rente, maka stabilitas inflasi sekalipun tidak cukup untuk menciptakan keadilan.

Di sinilah negara perlu mengarahkan kredit. Bukan dalam arti menghidupkan kembali kontrol administratif yang kaku, melainkan memastikan sistem keuangan mendukung transformasi produktif. Kredit harus lebih banyak masuk ke sektor yang menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, dan ketahanan pasokan: pangan, manufaktur, energi, perumahan rakyat, transportasi publik, teknologi produktif, dan UMKM.

Likuiditas yang sehat adalah likuiditas yang memperbesar kapasitas ekonomi rakyat, bukan hanya memperbesar neraca kelompok yang sudah kuat.

Inflasi rendah hari ini juga tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap risiko fiskal. Banyak tekanan harga dapat ditahan melalui subsidi, kompensasi, atau intervensi anggaran. Namun jika beban fiskal terus naik, ruang kebijakan dapat menyempit.

APBN memiliki peran besar dalam menjaga daya beli. Belanja sosial, subsidi, infrastruktur, dan program pemerintah dapat menopang ekonomi. Tetapi APBN juga bisa menjadi sumber risiko bila belanja melebar tanpa prioritas, defisit meningkat, utang makin mahal, dan pembiayaan tidak produktif.

Program-program besar yang mendorong konsumsi rakyat dapat memberi dampak positif dalam jangka pendek. Tetapi jika tidak disertai penguatan produksi, ia bisa mendorong permintaan lebih cepat daripada pasokan. Dalam kondisi seperti itu, tekanan inflasi dapat muncul kemudian. Apalagi jika program besar dibiayai dengan utang mahal atau menekan belanja produktif lain.

Karena itu, disiplin fiskal bukan sekadar tuntutan teknokrat. Ia adalah prasyarat keadilan antargenerasi. Utang hari ini harus menghasilkan kapasitas ekonomi masa depan. Jika utang hanya membiayai konsumsi politik jangka pendek, generasi berikutnya akan membayar melalui pajak, bunga, pemotongan belanja, atau inflasi.

Pemerintah perlu membedakan belanja yang memperluas kapasitas produksi dari belanja yang hanya menciptakan efek sementara. Belanja untuk gizi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan produktivitas dapat menjadi investasi sosial bila dirancang baik. Tetapi belanja yang bocor, tidak tepat sasaran, atau menjadi rente politik akan membebani negara tanpa memperkuat ekonomi.

Setiap pemerintah tentu ingin menunjukkan keberhasilan mengendalikan inflasi. Itu sah. Stabilitas harga adalah prestasi penting. Namun inflasi rendah tidak boleh berubah menjadi propaganda yang menutup persoalan struktural.

Jika harga pangan masih sering bergejolak, berarti struktur produksi pangan belum kuat. Jika subsidi energi terus membengkak, berarti desain energi dan perlindungan sosial belum selesai. Jika rupiah mudah tertekan oleh gejolak global, berarti ketahanan eksternal masih rapuh. Jika pertumbuhan uang beredar lebih banyak mengalir ke sektor konsumtif dan aset, berarti transformasi produktif belum berjalan cukup dalam.

Negara perlu membangun statistik harga yang lebih dekat dengan pengalaman rakyat. Selain inflasi nasional, publik membutuhkan pembacaan inflasi menurut kelompok pendapatan, wilayah, dan jenis kebutuhan dasar. Inflasi yang dialami rumah tangga miskin sering berbeda dari inflasi rata-rata. Bila harga beras, telur, kontrakan, dan transportasi naik lebih cepat daripada harga barang lain, kelompok bawah akan merasakan tekanan lebih besar meski inflasi umum terlihat rendah.

Kebijakan publik harus berpijak pada kenyataan itu. Stabilitas makro tidak boleh memunggungi dapur rakyat.

Klaim Hanke memberi pelajaran penting: jangan meremehkan uang beredar. Setiap ambisi pembangunan, program sosial, subsidi, dan ekspansi fiskal pada akhirnya harus berhadapan dengan kapasitas moneter. Uang yang diciptakan tanpa dukungan produksi akan menekan nilai uang itu sendiri. Namun pelajaran itu harus dilengkapi. Indonesia tidak cukup dibaca dengan kacamata monetarisme. Indonesia membutuhkan ekonomi politik harga.

Ekonomi politik harga bertanya lebih jauh: bagaimana harga dibentuk, siapa yang menguasai pasokan, bagaimana distribusi bekerja, siapa yang menentukan margin, bagaimana negara mengatur subsidi, bagaimana kurs memengaruhi biaya, dan bagaimana kelas sosial berbeda mengalami inflasi.

Dalam kerangka ini, inflasi bukan hanya hasil pertemuan M dan Y. Inflasi juga hasil pertemuan sawah, pelabuhan, gudang, truk, SPBU, pangkalan LPG, bank, APBN, pasar valuta, dan meja rapat kebijakan.

Harga adalah cermin dari struktur ekonomi. Bila struktur ekonomi timpang, harga akan menjadi arena ketimpangan. Bila distribusi dikuasai segelintir pelaku, harga akan mudah dimanipulasi. Bila produksi pangan lemah, harga akan mudah melonjak. Bila energi bergantung impor, harga akan mudah terguncang. Bila fiskal tidak disiplin, harga dapat menjadi tempat pelarian ketidakpercayaan. Karena itu, stabilitas harga tidak bisa hanya diserahkan kepada bank sentral. Bank Indonesia memang memegang peran penting, tetapi kementerian pertanian, perdagangan, energi, keuangan, perhubungan, BUMN, pemerintah daerah, Bulog, Pertamina, otoritas persaingan usaha, dan aparat pengawas distribusi juga menentukan.

Inflasi adalah kerja bersama negara. Kegagalannya tidak boleh hanya ditimpakan kepada bank sentral. Keberhasilannya juga tidak boleh hanya diklaim oleh satu institusi.

Pertama, menjaga pertumbuhan uang beredar dalam rentang yang sehat. M2 perlu dipantau sebagai indikator penting, terutama dalam kaitannya dengan kredit, pembiayaan pemerintah, dan ekspektasi inflasi. Tetapi M2 tidak boleh menjadi satu-satunya kompas.

Kedua, memperbaiki kualitas kredit. Perbankan harus lebih diarahkan untuk membiayai sektor produktif, bukan sekadar konsumsi dan aset. Kredit kepada UMKM, pertanian modern, industri pengolahan, logistik, dan energi harus diperkuat dengan tata kelola yang baik.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan. Produksi, cadangan, distribusi, dan pengawasan tata niaga harus menjadi prioritas. Negara tidak bisa terus-menerus memadamkan kebakaran harga pangan secara musiman.

Keempat, menata subsidi energi secara adil. Subsidi harus melindungi rakyat kecil, bukan menjadi fasilitas tersembunyi bagi kelompok mampu. Digitalisasi distribusi, data penerima, dan pengawasan lapangan harus diperkuat.

Kelima, menjaga kredibilitas fiskal. Defisit, utang, dan belanja negara harus diarahkan pada produktivitas jangka panjang. Program sosial besar harus disertai desain implementasi yang rapi agar tidak berubah menjadi beban permanen tanpa hasil struktural.

Keenam, menjaga rupiah melalui bauran kebijakan. Stabilitas nilai tukar tidak cukup dengan suku bunga. Ia membutuhkan ekspor yang kuat, impor strategis yang terkendali, investasi produktif, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan.

Ketujuh, membaca inflasi dari sudut keadilan. Pemerintah perlu lebih serius melihat inflasi yang dialami kelompok miskin dan rentan. Angka rata-rata nasional harus dilengkapi dengan indikator daya beli riil rumah tangga bawah.

Klaim bahwa inflasi adalah cerita uang beredar tidak sepenuhnya salah. Ia bahkan penting sebagai pengingat bahwa stabilitas harga membutuhkan disiplin moneter. Uang yang tumbuh terlalu cepat tanpa dukungan produksi akan menggerus nilai dirinya sendiri. Negara yang memperlakukan uang sebagai jalan pintas akan membayar mahal dalam bentuk inflasi, pelemahan mata uang, atau hilangnya kepercayaan.

Namun untuk Indonesia, cerita itu belum selesai. Inflasi juga cerita tentang beras yang gagal dipanen, cabai yang busuk di jalan, solar yang disubsidi, LPG yang bocor distribusinya, rupiah yang tertekan, kapal logistik yang mahal, pasar yang terkonsentrasi, dan APBN yang harus menanggung beban politik harga. Maka rumusan yang lebih tepat bukanlah: inflasi semata-mata cerita uang beredar. Rumusan yang lebih jujur adalah: inflasi adalah cerita uang beredar yang bertemu dengan struktur produksi, distribusi, energi, pangan, kurs, fiskal, dan kekuasaan.

Di situlah tugas negara menjadi berat. Negara harus menjaga nilai uang, tetapi juga memastikan rakyat tidak ditinggalkan oleh harga. Negara harus disiplin secara moneter, tetapi tidak boleh buta secara sosial. Negara harus menjaga inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan angka rendah itu benar-benar terasa di dapur rakyat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari inflasi yang sesuai target. Ia diukur dari apakah rakyat bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan tenang, bekerja dengan upah yang layak, dan hidup tanpa takut bahwa setiap gejolak harga akan merampas martabatnya. (*)