Krisis Kekurangan Tenaga Pendidik Menjadi Sorotan Konferensi Kerja II PGRI Pemalang
SUARA NEGERI | PEMALANG — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pemalang menggelar Konferensi Kerja Ke-II di Gedung PGRI Kabupaten Pemalang, pada Senin (1/6/2026). Forum ini menjadi wadah penyampaian pertanggungjawaban organisasi sekaligus penyusunan program strategis pendidikan untuk tahun mendatang.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., menegaskan, bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban utama organisasi profesi guru setiap tahun.
“Hari ini bisa hadir di acara Konferensi Kerja Ke-II PGRI Kabupaten Pemalang. Ini penting untuk kita sampaikan bahwa PGRI setiap tahun harus membuat pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas tentang apa yang sudah dilakukan, termasuk penggunaan anggarannya,” kata Muhdi usai acara.
Menurutnya, konferensi kerja juga berfungsi untuk menyiapkan program-program tahun yang akan datang. Ia menyoroti pentingnya menyusun agenda strategis yang menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Pemalang agar generasi unggul bisa terwujud.
“Kita sadari bahwa tuntutan bangsa ini agar generasi unggul bisa dicapai melalui pendidikan. Kita sebagai organisasi profesi guru punya tanggung jawab membuat pendidikan di Kabupaten Pemalang lebih maju, meski dengan segala keterbatasannya,” ujarnya.
Soroti Status Guru dan Krisis Kekurangan Tenaga Pendidik
Muhdi secara jujur menyampaikan sejumlah keterbatasan yang masih membebani dunia pendidikan di Pemalang dan Jawa Tengah. Masalah pertama menyangkut keragaman status guru yang menimbulkan ketimpangan.
“Pertama dipermasalahkan sumber daya gurunya. Ada ASN PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, lalu ada honorer. Apapun namanya, di sekolah semua bertugas sebagai guru,” jelas Muhdi.
Masalah kedua, lanjut dia, adalah jaminan kesejahteraan guru swasta yang belum berjalan optimal. Undang-undang menjamin tunjangan setara satu bulan gaji untuk guru profesional, namun realisasinya terhambat keterbatasan anggaran.
“Apalagi kekurangan guru tadi, ditambah adanya surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memastikan di akhir tahun tidak ada guru honorer. Ini menjadi masalah. Kebetulan saya sebagai anggota DPD, ternyata di Jawa Tengah kekurangan guru masih sangat besar, sekaligus PPPK paruh waktu masih ada,” ungkapnya.
Ia menilai status guru yang beragam telah menimbulkan rasa ketidakadilan. Guru PPPK saja belum mendapat kepastian, apalagi PPPK paruh waktu dengan kontrak pendek dan gaji tidak standar, padahal tanggung jawabnya sama dengan PNS.
“Status yang bermacam-macam ini masalah yang kita perjuangkan,” tegasnya.
Tantangan Mutu dan Pengaruh Lingkungan terhadap Peserta Didik
Selain persoalan guru, Muhdi juga menyoroti tantangan dalam menjaga mutu dan karakter peserta didik. Ia menyebut pengaruh media yang besar membuat tugas guru tidak hanya sebatas mengajar.
"Masalah anak didik kita begitu besar. Itu bukan tanggung jawab mutu saja, tetapi kita juga menjaga anak didik kita agar tetap baik di tengah pengaruh media yang begitu besar," katanya.
Ia menambahkan, peran orang tua juga krusial. Banyak orang tua menginginkan anak pintar dan berkarakter, namun kadang bersikap sensitif ketika ada hal kecil yang tidak berkenan.
"Saya bersyukur PGRI Pemalang semua berusaha, walaupun harus bekerja sama dengan kepala dinas agar semua menjadi baik," ujar Muhdi.
Kadindik Pemalang: Kekurangan Guru Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Supa’at, menyatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi kekurangan guru kepada DPD sekaligus Ketua PGRI Jawa Tengah.
"Saya sudah sampaikan ke DPD sekaligus Ketua PGRI agar regulasi sebelum dihentikan sudah jelas, jadi sementara ini kekurangan guru menjadi perhatian," kata Supa’at.
Ia berharap hasil konferensi kerja ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang lebih konkret untuk memperkuat mutu pendidikan di Kabupaten Pemalang.
Konferensi Kerja Ke-II PGRI Kabupaten Pemalang dihadiri pengurus PGRI tingkat kabupaten, kepala sekolah, dan perwakilan guru dari berbagai jenjang.(Rudiono)
