Rivalitas Polri – Kejaksaan Jadi Ujian Koordinasi Penegakan Hukum di Era Prabowo
SUARA NEGERI ■ Dinamika hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan publik di tengah menguatnya perhatian terhadap sejumlah perkara hukum. Perbedaan pandangan maupun kewenangan antara dua institusi penegak hukum bukan merupakan fenomena baru dalam sistem peradilan Indonesia, namun setiap gesekan yang muncul selalu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antarlembaga.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, situasi tersebut menjadi salah satu ujian dalam menjaga sinkronisasi antar-instansi negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan maupun kepastian hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, Polri memiliki kewenangan utama melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedangkan Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan serta memiliki kewenangan tertentu dalam penyidikan untuk tindak pidana yang diatur undang-undang. Perbedaan kewenangan tersebut pada praktiknya dapat memunculkan perbedaan interpretasi atau pendekatan dalam menangani suatu perkara.
Pengamat tata negara dan hukum pidana selama ini menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi adanya persaingan institusional. Ketika polemik berkembang ke ruang publik, perhatian masyarakat sering kali bergeser dari substansi perkara menuju hubungan antar-instansi.
Dari sisi pemerintahan, tantangan utamanya bukan hanya menyelesaikan persoalan yang muncul, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Stabilitas hukum menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pelaku usaha dan investor karena berkaitan dengan kepastian regulasi dan iklim investasi.
Sejauh ini belum ada indikasi bahwa dinamika tersebut mengganggu jalannya pemerintahan secara keseluruhan. Namun, perkembangan hubungan antara Polri dan Kejaksaan diperkirakan akan terus menjadi perhatian karena kedua institusi memegang peran sentral dalam penegakan hukum nasional.
Bagi Presiden Prabowo, ukuran keberhasilan bukan semata menyelesaikan polemik yang muncul, melainkan memastikan setiap institusi bekerja secara profesional sesuai mandat konstitusi, menjaga koordinasi, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
Pada akhirnya, publik tidak menilai keberhasilan penegakan hukum dari seberapa keras institusi saling mempertahankan kewenangannya. Yang menjadi ukuran adalah apakah hukum dapat ditegakkan secara konsisten, transparan, dan memberikan kepastian. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kinerja aparat penegak hukum, kemampuan pemerintah menjaga koordinasi antarlembaga akan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan terhadap negara. (Rasyid Munandar)
