Sejumlah Wartawan Dipaksa Keluar Saat Hendak Meliput Giat Pertemuan Pemantau Pengawas Program MBG, Ada Apa Dengan BGN?

SUARA NEGERI ■ Makin memprihatinkan kebebasan Pers di kabupaten Wonosobo diawali dengan diharuskan melapor ke Humas Kabupaten oleh BR jika ingin melakukan klarifikasi ke SPPG yang ia pimpin, yang saat itu ratusan anak mengalami pusing dan diare karena mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh salah satu SPPG yang berada di desa sumberwulan. 

Kini terulang lagi beberapa awak media yang ingin meliput kegiatan Badan Gizi Nasional yang bertempat di Hotel Horison kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo dipaksa keluar oleh salah satu orang yang mengaku dari BGN Pusat.

Berdasarkan keterangan salah satu anggota BGN Pusat, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur TAUWAS, Bapak Doni dan Bapak Dadang, untuk memberikan sosialisasi kepada SPPG dan mitra yayasan.

Acara tersebut diikuti oleh perwakilan dari dua kabupaten yaitu Temanggung dengan sekitar 70 SPPG, serta Wonosobo dengan 78 SPPG aktif.

Namun, ketika awak media Tim KJN Wonosobo hendak melakukan peliputan, salah satu anggota TAUWAS BGN Pusat melarang media masuk. Awak media sempat meminta penjelasan terkait SOP BGN yang melarang peliputan kegiatan tersebut. 

Petugas menjawab bahwa kegiatan sosialisasi pemantauan dan pengawasan SPPG dan yayasan pada sore hari itu tidak diperbolehkan untuk diliput media.

Larangan ini dinilai bertentangan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menjamin kebebasan pers dan menyatakan bahwa setiap pihak dilarang menghambat atau menghalangi kerja jurnalis dalam melakukan peliputan di seluruh wilayah Indonesia, baik pada kegiatan pemerintah maupun non-pemerintah.

Tim KJN kemudian mempertanyakan apakah kegiatan TAUWAS tersebut bersifat tertutup atau rahasia, sehingga jurnalis dilarang meliput. 

Padahal, Presiden Prabowo sebelumnya telah menghimbau agar masyarakat turut melakukan pemantauan dan dapat mengunggah ke media sosial jika terdapat kegiatan Program MBG yang tidak sesuai SOP, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik terhadap program pemerintah. (TIM)