Kementerian Lain Perlu Ikut Membantu Penciptaan Lapangan Kerja
SUARA NEGERI | KENDAL — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 15.425 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari-April 2026. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian semata.
Angka PHK tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja nasional sedang menghadapi tekanan serius, baik akibat perlambatan ekonomi global, efisiensi industri, disrupsi teknologi, maupun perubahan pola bisnis.
Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, publik seringkali langsung menaruh harapan besar kepada Kemnaker.
Padahal, penciptaan lapangan kerja sejatinya merupakan agenda lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif hampir seluruh kementerian dan lembaga negara. Jika hanya mengandalkan Kemnaker, maka penanganannya akan bersifat administratif dan reaktif, bukan strategis serta preventif.
"Kementerian Perindustrian, misalnya, memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya industri padat karya baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kementerian Pertanian dapat memperkuat hilirisasi produk desa agar sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan dengan pendapatan rendah," katanya, pada Rabu (13/05/2026).
Lanjut, Kementerian Pariwisata dapat memperluas ekosistem ekonomi kreatif berbasis daerah yang membuka peluang kerja bagi anak muda. Bahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga memegang posisi strategis untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.
"Selama ini, salah satu masalah utama ketenagakerjaan Indonesia adalah ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria.
Dani menambahkan, penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan keberanian pemerintah untuk membangun ekosistem kewirausahaan nasional secara lebih serius. Banyak kementerian sebenarnya memiliki anggaran pemberdayaan masyarakat, namun program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan sering kali tidak terintegrasi.
"Di sisi lain, pemerintah juga perlu mulai melihat penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari strategi stabilitas sosial nasional. Tingginya angka pengangguran dan PHK dapat memicu meningkatnya persoalan sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap negara," imbuh Dani.
Menurut Dani, kementerian yang selama ini dianggap tidak berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga dapat mengambil peran melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi kreatif bagi kelompok rentan dan generasi muda.
Persoalan ketenagakerjaan harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif negara. Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban PHK, tetapi juga harus agresif menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru di berbagai sektor.
"Pemerintah memerlukan pendekatan whole of government, yakni seluruh kementerian bergerak dalam satu arah besar yaitu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung, kegagalan menciptakan lapangan kerja justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi di masa depan. Karena itu, membantu penciptaan lapangan kerja seharusnya tidak hanya menjadi urusan Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan agenda nasional seluruh kementerian dan lembaga negara,” pungkas Dani. (red)
