Ancaman PHK Ribuan Pekerja Menguat, Relokasi Industri ke Vietnam Jadi Alarm Daya Saing Indonesia
SUARA NEGERI ■ KENDAL — Rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Indonesia ke Vietnam menjadi peringatan serius bagi dunia industri nasional. Pemerhati ketenagakerjaan Dani Satria mengingatkan, apabila relokasi benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja, tetapi juga melemahkan daya saing investasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Dani, isu relokasi industri tidak bisa dipandang sekadar sebagai keputusan bisnis perusahaan. Di balik potensi perpindahan investasi tersebut, terdapat risiko yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, keberlangsungan usaha, hingga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor manufaktur.
"Ketika relokasi industri berpotensi berdampak pada ribuan tenaga kerja, persoalannya tidak lagi semata-mata urusan bisnis. Ini menyangkut stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Industri otomotif beserta perusahaan komponen kendaraan memiliki peran strategis dalam rantai pasok nasional karena melibatkan ribuan pekerja, pemasok lokal, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), hingga sektor jasa pendukung.
Karena itu, apabila kapasitas produksi berkurang atau fasilitas industri dipindahkan ke negara lain, dampaknya diperkirakan akan meluas, tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga pelaku usaha di sekitar kawasan industri serta pemerintah daerah yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas industri tersebut.
Dani menilai keputusan investasi perusahaan multinasional saat ini tidak lagi semata ditentukan oleh tingkat upah tenaga kerja. Berbagai faktor lain seperti efisiensi logistik, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, hingga kesiapan ekosistem industri kendaraan listrik menjadi pertimbangan utama investor.
"Vietnam dalam beberapa tahun terakhir dinilai berhasil menarik investasi manufaktur melalui kebijakan yang kompetitif dan integrasi yang kuat dalam rantai pasok global. Indonesia harus menjadikan situasi ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat daya saing nasional, bukan sekadar melihatnya sebagai ancaman," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memperkuat komunikasi dengan pelaku industri guna mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan sebelum keputusan relokasi benar-benar diambil.
Selain itu, serikat pekerja dan organisasi ketenagakerjaan dinilai perlu dilibatkan dalam proses komunikasi agar informasi yang berkembang tidak memicu kepanikan di kalangan buruh.
Menurut Dani, apabila penyesuaian usaha tidak dapat dihindari dan berujung pada pengurangan tenaga kerja, maka pemenuhan seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong memperluas program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Dani menegaskan, isu potensi relokasi industri harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan iklim investasi.
"Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya manusia yang melimpah, dan posisi strategis dalam rantai pasok regional. Namun, seluruh potensi itu hanya akan mampu menarik investasi apabila didukung regulasi yang adaptif, kepastian hukum, serta lingkungan usaha yang semakin kompetitif," pungkasnya.(Sri Lestari)
