Nestapa Pendidikan di Karanganyar, Empat Sekolah Dasar Negeri Dipinggiran Sama Sekali Tak Dilirik Siswa
SUARA NEGERI ■ KARANGANYAR — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karanganyar menyisakan potret buram bagi sebagian sekolah negeri di wilayah pinggiran. Di saat sejumlah sekolah di area perkotaan saling berebut kuota, kondisi berbanding terbalik justru menimpa wilayah pelosok.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar mencatat evaluasi memprihatinkan, karena hingga penutupan masa pendaftaran, ada empat SD Negeri (SDN) yang sama sekali tidak mendapatkan murid.
Fenomena kursi kosong ini menjadi tamparan keras bagi pemerataan akses pendidikan dasar. Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran sekolah yang mengalami kekosongan total pendaftar tersebut berada di empat kecamatan yang letak geografisnya berada di perimeter luar Bumi Intanpari.
Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, saat berbincang dengan wartawan pada Rabu siang membenarkan adanya kondisi darurat di empat sekolah dasar tersebut. Menurutnya, kegagalan menjaring siswa baru ini merata terjadi di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah luar kabupaten.
Hendro Prayitno mengungkapkan bahwa dari evaluasi di 17 kecamatan yang ada di Karanganyar, sampai hari ini ada empat SD yang belum mendapatkan siswa baru saIntanpari. "Sekolah-sekolah ini rata-rata berada di daerah pinggiran. Empat sekolah ini meliputi Kecamatan Jatipuro, Jenawi, Jumantono, dan Kecamatan Tawangmangu, " ujar Hendro.
Pihak dinas pun langsung bergerak melakukan analisis mendalam untuk membedah akar permasalahan sistemik ini. Berdasarkan hasil pemetaan awal, faktor utama yang memicu rontoknya jumlah pendaftar di empat sekolah tersebut adalah masalah kewilayahan dan demografi geografis. Posisi sekolah yang terisolasi atau terlalu jauh dari klaster pemukiman padat penduduk membuat para orang tua enggan mendaftarkan anak mereka.
Hendro menjelaskan bahwa berdasarkan analisis awal, masalah ini mutlak karena faktor kewilayahan. Lokasi bangunan SD tersebut memang berada di area pinggiran dan tidak berdekatan dengan konsentrasi domisili masyarakat sekitar yang memiliki anak usia matang sekolah dasar.
"Selain jarak, tantangan berat juga dipicu oleh kalahnya daya saing fasilitas serta pergeseran tren masyarakat pelosok yang mulai beralih memilih Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta atau sekolah berbasis agama yang jaraknya dinilai lebih akomodatif, " imbuhnya.
Kondisi ini memicu alarm bagi Disdikbud Karanganyar untuk segera merumuskan langkah taktis, mulai dari opsi regrouping atau penggabungan sekolah hingga evaluasi skema zonasi khusus di daerah terpencil agar aset negara tersebut tidak mangkrak di tahun-tahun mendatang. (hrs)
