DPRD Bali: Pengelolaan Sampah Sudah Berada pada Fase Krisis
DENPASAR, SUARA NEGERI — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menilai persoalan pengelolaan sampah di Bali telah memasuki fase krisis akibat keterbatasan infrastruktur pengolahan yang tidak mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-43 DPRD Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7).
Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, fraksi juga meminta Pemerintah Provinsi Bali segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
BPK mencatat 13 temuan pemeriksaan dengan 38 rekomendasi. Fraksi Gerindra-PSI mendorong seluruh rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi sesuai ketentuan yang mewajibkan penyelesaian paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPRD.
Selain itu, fraksi menyoroti persoalan sampah yang dinilai turut memperburuk risiko banjir. Menurut mereka, penumpukan sampah di daerah aliran sungai, mulai dari limbah plastik, sampah organik hingga material konstruksi, menjadi penyebab tersumbatnya aliran air saat hujan dengan intensitas tinggi.
"Pengelolaan sampah sudah ada pada fase krisis karena tidak didukung oleh infrastruktur pengolahan yang mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat," kata Gede Harja Astawa dalam pandangan umum fraksi.
Fraksi Gerindra-PSI juga menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD merupakan hubungan kemitraan yang setara. Karena itu, kedua lembaga diharapkan saling mendukung dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penyusunan kebijakan, meski berasal dari latar belakang politik yang berbeda.(Made)
