Ketua HIMPSI Pusat: Tidak Ada Yang Keliru GBRAN Menjadi Partai Politik

SUARA NEGERI ■ JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dr. Andik Matulessy, mengatakan tidak ada yang keliru secara hukum ketika sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk Gerakan Berani Nusantara (G-BRAN), memutuskan bertransformasi menjadi partai politik sepanjang proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan  Dr. Andik Matulessy, pada Selasa (4/8) menanggapi wacana G-BRAN yang tengah mempertimbangkan perubahan status menjadi partai politik.

"Persoalannya bukan boleh atau tidak, melainkan mengapa transformasi itu dilakukan dan untuk kepentingan siapa," kata Andik.

Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk maupun bergabung dengan partai politik. Namun, perubahan sebuah organisasi masyarakat menjadi kekuatan politik dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai tujuan awal pendirian organisasi tersebut.

Andik mengatakan, dari perspektif psikologi politik, kepercayaan masyarakat dibangun melalui konsistensi identitas organisasi. Ketika organisasi yang dikenal sebagai gerakan sosial kemudian berubah menjadi partai politik, sebagian masyarakat dapat menilai bahwa orientasi organisasi telah bergeser sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Ia menambahkan, organisasi sosial umumnya membangun legitimasi melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan jaringan relawan. Karena itu, keterbukaan mengenai arah dan tujuan politik dinilai penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Andik, demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang independen. Jika semakin banyak organisasi kemasyarakatan beralih menjadi partai politik, fungsi masyarakat sipil sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan berpotensi melemah.

G-BRAN sebelumnya menyatakan tengah mengkaji kemungkinan bertransformasi menjadi partai politik, meski hingga kini belum mengumumkan secara resmi tahapan maupun mekanisme perubahan organisasi tersebut. (Gus)