Koordinator Penambang Rakyat Poboya Penuhi Panggilan Bareskrim Sebagai Saksi Kasus Pertambangan
SUARA NEGERI ■ PALU — Koordinator Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi, memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri pada Senin untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait penyelidikan aktivitas pertambangan rakyat di kawasan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Kusnadi mengatakan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kami menghargai mekanisme dan institusi hukum. Karena itu saya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi," kata Kusnadi kepada wartawan, pada Selasa (4/8).
Kusnadi mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik adalah kawasan Vatutempa, yang menurutnya termasuk dalam rencana kerja sama antara Koperasi Lingkar Tambang Poboya dan PT Citra Palu Minerals (CPM), pemegang izin konsesi pertambangan di wilayah tersebut.
Ia mengatakan kawasan itu selama ini menjadi lokasi aktivitas penambangan tradisional yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan peralatan sederhana.
"Di lokasi inilah banyak masyarakat menggantungkan hidupnya melalui aktivitas pertambangan dengan alat-alat sederhana. Karena itu kami terus memperjuangkan agar masyarakat tetap memperoleh manfaat dan ruang dalam pengelolaan tambang apabila kerja sama tersebut nantinya terlaksana," ujarnya.
Kusnadi tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang disampaikan penyidik, namun mengatakan seluruh keterangannya diberikan berdasarkan fakta yang diketahuinya.
Penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat di kawasan Poboya. Hingga berita ini ditulis, kepolisian belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penyelidikan tersebut.
Kusnadi selama ini dikenal sebagai salah satu perwakilan masyarakat di kawasan lingkar tambang Poboya yang aktif menyuarakan aspirasi penambang tradisional, termasuk mendorong agar mereka memperoleh ruang dalam kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di wilayah tersebut. (DhankZ)
