Purbaya Dicopot, Peta Kekuasaan di Kemenkeu Ikut Berubah?

Di balik keputusan yang diumumkan pada 14 September itu terdapat persoalan yang lebih besar: siapa yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah birokrasi Kementerian Keuangan, seberapa jauh seorang menteri dapat merombak jajaran di bawahnya, dan bagaimana hubungan antara otoritas teknokratis dengan lingkaran kekuasaan di sekitar Presiden.

Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara, mantan Wakil Menteri Keuangan yang telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemerintah tidak secara resmi menjelaskan satu alasan tunggal di balik pencopotan tersebut. Namun, laporan Suara Negeri yang mengutip tiga sumber pemerintah menyebut perselisihan mengenai perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting yang berujung pada pergantian Purbaya.

Di sinilah persoalan mulai menarik.

Ketika Menteri Merombak Birokrasi

Beberapa hari sebelum pencopotannya, Purbaya melakukan rotasi besar terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut sumber yang dikutip Suara Negeri, Kepala Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto keberatan dengan sebagian keputusan tersebut karena mereka tidak menyetujuinya.

Perselisihan itu kemudian dilaporkan sampai kepada Presiden.

Djaka membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan Purbaya. Istana juga membantah anggapan bahwa pergantian Menteri Keuangan berkaitan dengan perombakan ratusan pejabat tersebut.

Artinya, publik saat ini berhadapan dengan dua versi.

Versi pertama: terjadi benturan internal yang ikut mendorong pergantian Menteri Keuangan.

Versi kedua: pencopotan Purbaya merupakan keputusan Presiden yang tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan rotasi pegawai.

Keduanya penting dicatat karena belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa satu faktor saja merupakan penyebab tunggal.

Namun ada satu fakta yang sulit diabaikan, pergantian Menteri Keuangan terjadi hanya beberapa hari setelah konflik mengenai rotasi pejabat mencuat.

Pertarungan Bukan Hanya Soal Jabatan

Persoalan menjadi lebih sensitif karena pejabat-pejabat yang terlibat berada di titik strategis pengelolaan penerimaan negara.

Pajak dan bea cukai merupakan dua mesin utama penerimaan negara. Karena itu, perubahan di tingkat pimpinan dan pejabat senior tidak hanya berkaitan dengan urusan kepegawaian, tetapi juga menyentuh cara pemerintah mengejar penerimaan dan mengelola kepatuhan wajib pajak serta perdagangan.

Reuters juga melaporkan adanya perbedaan pandangan Purbaya dengan pejabat pajak mengenai restitusi pajak. Purbaya disebut cenderung meminta pemeriksaan lebih ketat terhadap klaim restitusi untuk mencegah kebocoran penerimaan, sementara pejabat pajak mendorong pembayaran restitusi yang tepat waktu.

Jika benar demikian, maka persoalannya lebih luas daripada siapa yang menandatangani surat mutasi.

Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang model pengelolaan fiskal yang ingin dibangun pemerintah.

Masuknya Suahasil Mengubah Konstelasi

Suahasil datang dengan profil berbeda.

Ia bukan orang baru di Kemenkeu. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat Wakil Menteri Keuangan dan sebelumnya memiliki pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan fiskal.

Reuters menggambarkan Suahasil sebagai teknokrat yang lebih familiar dengan struktur Kementerian Keuangan, sementara Purbaya datang dengan mandat pertumbuhan yang lebih agresif dan kecenderungan mendorong batas kebijakan.

Perbedaan gaya itu penting.

Suahasil setelah dilantik menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit fiskal di bawah batas 3% dari PDB.

Namun, perubahan figur tidak otomatis berarti perubahan seluruh kebijakan.

Salah satu contohnya adalah kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara. Kebijakan yang menjadi salah satu ciri era Purbaya tersebut dipastikan tetap dipertahankan hingga Juli 2027, menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Ini memberikan petunjuk penting: Suahasil mungkin membawa gaya pengelolaan berbeda tanpa harus membatalkan seluruh warisan kebijakan Purbaya.

Lalu, Apa yang Sebenarnya Berubah?

Pertanyaan paling penting bukan apakah Purbaya “menang” atau “kalah”.

Pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah setelah pergantian ini pusat gravitasi pengambilan keputusan di Kemenkeu bergeser?

Ada setidaknya tiga indikator yang layak diamati.

Pertama, nasib rotasi ratusan pejabat pajak dan bea cukai.

Suahasil mengatakan akan meninjau kembali keputusan-keputusan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa jajaran Bea Cukai masih menunggu arahan Menteri Keuangan baru mengenai penempatan para pejabat.

Jika rotasi Purbaya dibatalkan atau dikoreksi secara signifikan, itu akan menjadi sinyal bahwa pendekatan manajemen birokrasi Kemenkeu telah berubah.

Kedua, hubungan antara Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga lain.

Purbaya sebelumnya berselisih pandangan dengan Bank Indonesia mengenai kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank negara. Ia juga sempat berbeda pandangan dengan Danantara mengenai rencana penggunaan dividen.

Dengan Suahasil, pasar dan birokrasi akan melihat apakah koordinasi tersebut menjadi lebih terintegrasi.

Ketiga, seberapa besar ruang Suahasil untuk menjalankan agenda fiskalnya sendiri.

Suahasil memang memiliki pengalaman panjang di Kemenkeu. Tetapi ia juga harus menjalankan agenda pemerintahan Prabowo yang tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dengan kata lain, pergantian Purbaya belum tentu berarti pemerintah meninggalkan agenda pertumbuhan.

Bisa jadi yang berubah adalah cara mencapai target tersebut.

“Geng Solo” dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Di tengah situasi itu, muncul narasi bahwa kelompok yang sering disebut sebagai “Geng Solo” merasa diuntungkan atau bahkan senang dengan pencopotan Purbaya.

Narasi tersebut menarik secara politik, tetapi secara jurnalistik harus ditempatkan sebagai klaim yang membutuhkan bukti, bukan fakta.

Belum tersedia bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa sebuah kelompok bernama “Geng Solo” secara kolektif mendorong pencopotan Purbaya atau merasa senang atas keputusan tersebut.

Yang dapat diverifikasi adalah adanya laporan mengenai akses dan hubungan sejumlah pejabat dengan Presiden serta konflik internal terkait rotasi birokrasi. Reuters melaporkan bahwa Djaka merupakan mantan anggota tim pasukan khusus yang pernah bertugas bersama Prabowo dan memiliki akses langsung kepada Presiden, sementara Purbaya disebut membutuhkan persetujuan dari lingkaran Presiden untuk memperoleh pertemuan. Klaim tersebut berasal dari sumber yang dikutip Reuters dan bukan pengakuan resmi dari Istana.

Di titik ini, istilah “Geng Solo” justru berisiko mengaburkan persoalan.

Yang lebih penting untuk ditelusuri adalah struktur akses kekuasaan.

Siapa yang dapat menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden?

Siapa yang memiliki kewenangan formal terhadap birokrasi?

Siapa yang mampu memengaruhi keputusan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan?

Dan apakah mekanisme tersebut berjalan melalui jalur institusional atau melalui hubungan personal?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang “senang” atau “kecewa”.

Purbaya Pergi, Sistem Tetap Diuji

Pencopotan Purbaya pada akhirnya menghadirkan ujian baru bagi Kementerian Keuangan.

Suahasil harus menjaga kredibilitas fiskal, memastikan penerimaan negara tetap berjalan, mengelola APBN yang menghadapi tekanan, sekaligus mendukung target pertumbuhan pemerintah.

Pada saat yang sama, ia harus menangani warisan keputusan Purbaya, termasuk rotasi pejabat yang kini sedang dipertanyakan dan sejumlah kebijakan fiskal yang tetap berjalan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pergantian ini tidak akan ditentukan oleh siapa yang lebih dekat dengan Presiden atau kelompok politik mana yang dianggap memperoleh keuntungan.

Ukuran yang lebih konkret akan terlihat dari tiga hal, stabilitas birokrasi Kemenkeu, konsistensi kebijakan fiskal, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar tanpa mengorbankan agenda pertumbuhan.

Purbaya telah pergi.

Tetapi pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali atas mesin fiskal negara justru baru dimulai.(Gladis Suandy)