Gus Dur, Khomeini, dan Politik Spiritual: Membaca Ulang Esai 1979 dalam Konteks Geopolitik Kontemporer

Pada 4 Agustus 1979, Majalah Tempo (No. 23, Tahun IX) memuat esai reflektif berjudul “Khomeini dan Beberapa Pertanyaan” karya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu berusia belum genap 40 tahun. Esai ini bukan sekadar komentar jurnalistik atas Revolusi Islam Iran (1979) yang menggulingkan rezim monarki Mohammad Reza Pahlavi, melainkan sebuah analisis filosofis-historis yang mendalam mengenai hubungan antara agama, kekuasaan, moralitas sosial, dan modernitas. 

Gus Dur membaca Ayatullah Ruhollah Khomeini sebagai figur historis yang paradoksal: simbol pembebasan anti-imperialisme sekaligus potensi teokrasi otoritarian, pejuang keadilan sosial sekaligus pengusung regulasi moral yang ketat. 

Analisis ini menguraikan esai tersebut dengan pendekatan historis, filosofis, dan ideologis, kemudian menarik relevansinya bagi geopolitik kontemporer khususnya ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel serta kebangkitan politik identitas religius global. 

Pendekatan Gus Dur sejak masa muda menunjukkan wawasan global yang matang dan keseimbangan kritis terhadap fenomena “spiritualitas politik” dalam Islam, sebagaimana diungkapkan dalam sumber primer esai tersebut serta dikumpulkan kembali dalam buku Tuhan Tidak Perlu Dibela (LKiS, 1999).

Akhir dekade 1970-an menyaksikan salah satu peristiwa politik paling transformatif abad ke-20: Revolusi Iran yang mengubah monarki sekuler pro-Barat menjadi Republik Islam. Banyak analis Barat saat itu menggambarkan Khomeini sebagai simbol fanatisme religius (lihat misalnya laporan media massa internasional), sementara sebagian dunia Muslim memujanya sebagai pembebas tirani. 

Gus Dur, dalam esai Tempo-nya, menolak binarisme hitam-putih ini. Ia memulai dengan pertanyaan filosofis mendasar: “Siapakah Khomeini sebenarnya?” sebuah pintu masuk bagi refleksi yang lebih luas tentang agama dan politik modern. 

Esai ini memperlihatkan bahwa Gus Dur telah memiliki wawasan internasional sejak dini, merujuk tidak hanya tokoh Islam tetapi juga pemikir Barat seperti Michel Foucault, Plato, dan St. Augustine (melalui konsep civitas Dei). Pendekatan ini konsisten dengan tradisi intelektual Gus Dur yang tercermin dalam kumpulan tulisannya di media massa seperti Tempo dan Prisma, serta dianalisis dalam berbagai studi akademik kontemporer.

Gus Dur mengadopsi konsep filsuf Prancis Michel Foucault, “spiritualité politique” (spiritualitas politik), untuk menggambarkan Revolusi Iran. Foucault sendiri menyaksikan peristiwa tersebut sebagai reporter dan menulis bahwa protes keagamaan di Iran bukan sekadar gerakan politik sekuler, melainkan mobilisasi spiritual yang memberi energi moral kolektif melawan despotisme. 

Dalam kerangka ini, Khomeini memadukan tiga peran: pemimpin spiritual, revolusioner, dan politis. Revolusi tidak digerakkan semata oleh nasionalisme atau sosialisme, melainkan oleh simbol-simbol religius yang, menurut Gus Dur, “membawakan moralitas yang berdimensi sosial yang paling mendasar, moralitas yang berwatak politis”.

Kekuatan utama analisis Gus Dur terletak pada kemampuannya melihat paradoks historis, sebagaimana ia bandingkan Khomeini dengan Mao Zedong. Keduanya menimbulkan “kesimpangsiuran persepsi”: pembebas sekaligus potensi tiran. Gus Dur mengajukan pertanyaan kritis: “Bagaimana mungkin pemimpin agama yang begitu gigih melawan despotisme monarki Pahlevi, lalu dengan mudah mengutuk musik? Bukankah ini justru despotisme moral yang lebih dahsyat lagi bagi masyarakat modern?” 

Ia juga menyoroti pengadilan revolusioner sumir, pembatasan pakaian perempuan, siaran televisi, dan regulasi budaya populer. Paradoks ini mencerminkan ketegangan inheren revolusi: dorongan pembebasan versus dorongan kontrol moral. Studi akademik kemudian membandingkan pemikiran Khomeini (berbasis wilayat al-faqih Syi’ah) dengan Gus Dur (tradisi Sunni yang menolak agama sebagai ideologi negara), menegaskan bahwa Gus Dur melihat agama sebagai etika sosial, bukan dasar hukum ketat.

Gus Dur menyatakan bahwa Khomeini membawa “moralitas yang berwatak politis”, mirip Marxisme, tetapi bertentangan dengan negara modern yang dibangun atas pluralisme moral dan kenisbian (relativisme) ala Barat. Sistem teokrasi berusaha menjadikan moralitas religius sebagai dasar hukum negara, sementara negara sekuler membatasi peran agama pada ranah pribadi. 

Ketegangan ini, menurut Gus Dur, akan ditentukan oleh kemampuan Khomeini menemukan keseimbangan antara keyakinan religius dan kebutuhan modern akan kebebasan individu. Analisis ini selaras dengan buku-buku sejarah seperti Sistem Hukum Kenegaraan Iran (Bisri, 2020) yang menjelaskan transformasi Iran dari monarki ke republik teokratis berdasarkan doktrin Khomeini. 

Gus Dur mengkritik polarisasi ekstrem dalam memandang tokoh sejarah: memuja sebagai “dewa penolong” atau mengutuk sebagai “setan jahat”. Ia menekankan bahwa tokoh besar seperti Khomeini dan Mao justru kompleks dan kontradiktif. Pendekatan ini menolak narasi hitam-putih dan menuntut kemampuan melihat kedua sisi sekaligus suatu sikap yang jarang ditemui pada zamannya dan tetap relevan bagi studi politik identitas religius hari ini.

Lebih dari empat dekade kemudian, esai Gus Dur tetap aktual di tengah konflik Iran–Barat (khususnya AS dan Israel) serta kebangkitan politik identitas religius global. Iran terus memposisikan diri sebagai kelanjutan proyek anti-imperialisme revolusioner, sementara Barat melihatnya sebagai ancaman stabilitas regional. Konflik ini bukan semata geopolitik, melainkan benturan peradaban: negara sekuler modern versus negara revolusioner religius. 

Konsep spiritualité politique Gus Dur membantu memahami bagaimana Iran beroperasi sebagai proyek ideologis yang menunjukkan Islam sebagai dasar politik modern. Bagi dunia Islam, Gus Dur menawarkan pelajaran: agama dapat menjadi kekuatan pembebasan keadilan sosial, tetapi berisiko menjadi alat penindasan jika mengatur kehidupan pribadi secara berlebihan. 

Dilema ini dihadapi berbagai gerakan Islam politik kontemporer. Kesimpulan esai paling bijak: “Bukankah terlalu tergesa-gesa bagi kita untuk merasa ketakutan dengan perkembangan di Iran atau, sebaliknya, untuk cepat-cepat bergembira? Lebih jauh lagi, bukankah terlalu pagi bagi kita untuk mengukur Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan hanya dari perkembangan yang ditimbulkan oleh Khomeini?” Gus Dur menolak vonis tergesa-gesa, memandang sejarah sebagai proses dinamis yang ditentukan oleh keseimbangan antara nilai revolusioner dan kebutuhan modern. 

Esai Gus Dur tahun 1979 yang kemudian dikumpulkan dalam Tuhan Tidak Perlu Dibela membuktikan kedalaman intelektual seorang pemikir muda Indonesia yang mampu menjembatani tradisi Islam dengan pemikiran global. 

Ia melihat revolusi religius sebagai kekuatan pembebasan sekaligus potensi otoritarianisme, tanpa jatuh ke dalam simplifikasi. Dalam konteks geopolitik baru saat ini, pemikiran Gus Dur mengingatkan bahwa memahami konflik global menuntut keberanian melihat kompleksitasnya, bukan memilih kubu. 

Sejarah, sebagaimana ditegaskan dalam sumber primer dan sekunder tersebut, tidak pernah sesederhana propaganda. Inilah pelajaran abadi dari seorang intelektual yang visioner.(*)