Kemnaker Terapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Tingkatkan Profesionalisme Pejabat Fungsional

SUARA NEGERI ■ JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbarui sistem pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan melalui kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan transformasi tersebut bertujuan memastikan pejabat fungsional, mulai dari Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, hingga Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan pelayanan masyarakat.

"Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas layanan sangat ditentukan oleh kompetensi mereka," kata Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7).

Dalam pola baru tersebut, Kemnaker mengadopsi metode Massive Open Online Course (MOOC) untuk pembelajaran teori secara daring, sementara sesi tatap muka difokuskan pada praktik, studi kasus, simulasi, dan penguatan kompetensi. Program ini juga dilengkapi dengan on the job training, sehingga peserta dapat menerapkan materi secara langsung di unit kerja masing-masing.

Menurut Cris, perubahan metode dan durasi pelatihan tidak akan mengurangi standar kompetensi. Sebaliknya, pendekatan tersebut dirancang agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menghasilkan aparatur yang siap memberikan layanan publik berkualitas.

Transformasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University, sistem pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Kemnaker mencatat sekitar 2.600 usulan peserta pelatihan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, mencerminkan tingginya kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur.