Menaker Usulkan BRICS Perkuat Pemetaan Keterampilan Kerja Masa Depan

SUARA NEGERI ■ HYDERABAD — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan (future skills forecasting) sebagai respons terhadap perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

Usulan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Dalam forum itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT. Menurut Yassierli, pemetaan kebutuhan keterampilan akan membantu negara-negara anggota memahami perubahan pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan industri.

"Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT," kata Yassierli.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Yassierli memaparkan sejumlah kebijakan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Kebijakan itu meliputi perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta peningkatan akses kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Pemerintah juga membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif dan fasilitas kerja yang lebih inklusif.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah menjalankan Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta serta Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan 300 ribu peserta pada 2026.

Yassierli menambahkan, berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis, diharapkan menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja melalui keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Pemerintah juga terus mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu platform digital yang didukung analisis pasar kerja serta policy dashboard untuk mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar," ujar Yassierli.