Prabowo dan Oligarki Hitam: Pertarungan Kekuasaan atau Upaya Mengembalikan Negara?

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik dipenuhi satu frasa yang terus bergema: "Prabowo melawan oligarki hitam." Kalimat itu menyebar cepat di media sosial, menjadi bahan diskusi, bahkan mulai membentuk persepsi politik baru.

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah slogan itu menarik, melainkan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan "oligarki hitam"?

Istilah tersebut bukanlah terminologi resmi dalam ilmu politik maupun dalam dokumen negara. Ia lebih merupakan metafora yang digunakan sebagian kalangan untuk menggambarkan kelompok elite yang diduga memanfaatkan kekuasaan politik, modal ekonomi, dan pengaruh birokrasi demi kepentingan sempit, bahkan ketika kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan publik.

Dalam praktiknya, kelompok semacam ini tidak selalu terlihat. Mereka bisa berada di balik perusahaan besar, jaringan bisnis, konsultan politik, bahkan memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata kekayaan mereka, melainkan ketika kekayaan itu mampu memengaruhi arah kebijakan negara secara tidak proporsional.

Jika narasi tersebut dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul sejumlah kebijakan yang oleh pendukungnya dianggap sebagai upaya memperkuat kembali peran negara.

Di antaranya adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen pengelolaan aset negara, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperpendek rantai distribusi ekonomi, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan industri pertahanan nasional, hingga peningkatan hilirisasi sumber daya alam.

Pendukung pemerintah memandang kebijakan-kebijakan tersebut sebagai langkah memperluas peran negara dalam sektor-sektor strategis dan mengurangi dominasi kelompok ekonomi tertentu.

Di sisi lain, para pengkritik mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari niatnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka menilai setiap program pemerintah tetap perlu diawasi agar tidak melahirkan bentuk konsentrasi kekuasaan yang baru.

Perdebatan inilah yang kemudian melahirkan narasi "Prabowo versus oligarki hitam". Namun hingga kini, tidak ada penetapan resmi dari negara mengenai siapa yang dimaksud sebagai bagian dari "oligarki hitam". Karena itu, istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai narasi politik daripada fakta hukum.

Yang tidak kalah penting adalah membedakan antara oligarki dan investasi. Tidak semua pelaku usaha besar merupakan bagian dari oligarki dalam pengertian negatif. 

Sebuah negara justru membutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Persoalannya muncul ketika hubungan antara kekuasaan dan modal menghasilkan privilese yang mengabaikan prinsip persaingan yang sehat dan kepentingan publik.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari slogan, melainkan dari hasil. Apakah kebijakan pemerintah benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara demokrasi, pertarungan melawan oligarki tidak cukup diwujudkan melalui pidato atau narasi media sosial. Ukurannya adalah keberanian menegakkan hukum secara konsisten, membangun tata kelola yang transparan, serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan bukanlah "Apakah Prabowo sedang melawan oligarki hitam?", melainkan "Apakah kebijakan pemerintah mampu mengurangi dominasi kepentingan sempit dan memperkuat kepentingan nasional?"