Di Balik Rekam Jejak: Perang Filsafat Ekonomi Indonesia

Perbandingan antara Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan ramai di media sosial bukanlah sekadar adu statistik atau nostalgia masa lalu. Ia adalah cermin dari sebuah perang ideologi yang telah lama terpendam dalam lanskap kebijakan ekonomi Indonesia: antara mereka yang memandang pasar sebagai altar kebenaran dan mereka yang menempatkan keadilan sosial sebagai kompas moral tertinggi. Di antara dua kutub yang kian mengeras itu, sosok Chatib Basri seperti berdiri dalam diam yang fasih—mewakili sebuah jalan ketiga yang kerap dilupakan di tengah riuh polarisasi.

Untuk membaca rekam jejak secara ideologis dan filosofis, kita mesti keluar dari kungkungan angka semata. Defisit, utang, inflasi, dan pertumbuhan adalah permukaan dari arus bawah keyakinan yang lebih dalam: tentang apa hakikat kesejahteraan, siapa yang paling berhak mengendalikan sumber daya bangsa, dan untuk siapa sesungguhnya negara bekerja. Di sinilah pertarungan sesungguhnya terjadi, dan ketiga tokoh ini—Sri Mulyani, Purbaya, dan Chatib Basri—adalah personifikasi dari jawaban-jawaban yang saling bersaing.

Untuk memahami perbedaan mereka, kita perlu meminjam lensa sejarah pemikiran ekonomi. Sri Mulyani adalah murid setia ortodoksi neoliberal yang berakar pada Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Baginya, disiplin fiskal bukanlah sekadar pilihan teknokratis, melainkan kewajiban moral. Anggaran negara yang berimbang adalah bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang; defisit yang menganga adalah dosa yang akan ditagih oleh anak cucu melalui inflasi dan krisis. Pasar, dalam keyakinannya, adalah mekanisme paling rasional untuk mengalokasikan sumber daya. Tugas negara adalah menjaga agar institusi bersih dan aturan main jelas, bukan terjun menjadi aktor yang mendistorsi harga. Dalam bahasa filsafat, ia meyakini kebebasan negatif ala Isaiah Berlin: kemerdekaan individu dari intervensi negara adalah fondasi kesejahteraan.

Di seberangnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyuarakan gairah developmentalisme Keynesian yang telah lama menjadi arus bawah pemikiran ekonomi Indonesia, dari Bung Hatta hingga para begawan pembangunan. Baginya, ekonomi adalah organisme hidup yang tak bisa disetir hanya dengan neraca dan aturan kaku. Saat badai krisis datang, negara bukan sekadar penjaga malam yang melindungi hak milik; ia adalah kapal penyelamat yang wajib menampung mereka yang terombang-ambing. Defisit dan utang bukanlah monster, melainkan instrumen untuk memenuhi panggilan etis yang lebih tinggi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang paling rentan. Filosofinya dekat dengan gagasan prioritarianisme John Rawls: kebijakan harus dinilai dari dampaknya terhadap kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam kerangka ini, menjaga kepercayaan pasar yang abstrak tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penderitaan konkret di depan mata.

Lalu di manakah Chatib Basri? Mantan Menteri Keuangan era 2013–2014 ini adalah seorang pragmatis yang menolak dibelenggu oleh satu altar saja. Jika Sri Mulyani adalah pendeta ortodoksi dan Purbaya adalah nabi developmentalisme, Chatib adalah seorang diplomat pemikiran yang fasih berbicara dalam dua bahasa. Ia mengerti keniscayaan disiplin fiskal untuk menjaga kredibilitas, namun ia juga memahami bahwa pasar tak selamanya bijaksana, terutama saat ia gagal menyediakan lapangan kerja dan jaring pengaman. Pemikirannya lebih dekat pada arus new structuralism ala Dani Rodrik atau Joseph Stiglitz: peran negara esensial, tetapi harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan adaptif. Ia adalah penyeimbang, dan justru karena itu, posisinya kerap luput dari sorotan—karena keseimbangan jarang menjadi tontonan yang heboh.

Jika ideologi adalah kompas, maka krisis adalah badai yang menguji apakah kompas itu benar-benar berfungsi. Mari kita tilik tiga momen tekanan yang mengguncang ekonomi Indonesia.

Krisis Keuangan Global 2008. Di sini, Sri Mulyani berada di panggung utama. Indonesia relatif selamat dari kontagion berkat fundamental makro yang telah ia perkuat: defisit rendah, utang terkendali, sistem perbankan sehat. Keberhasilan ini adalah kemenangan ortodoksi. Namun kita perlu bertanya secara filosofis: apakah ini murni buah kebijakan, ataukah keberuntungan struktural karena Indonesia kala itu ditopang harga komoditas yang tinggi? Purbaya, yang saat itu belum berada di posisi strategis, sudah memperingatkan perlunya stimulus yang cukup agar pertumbuhan domestik tak terseret. Chatib Basri, yang ketika itu masih menjadi pengamat dan Staf Khusus, menyuarakan hal serupa: kebijakan moneter dan fiskal harus akomodatif untuk menjaga permintaan domestik. Di sini, perbedaan retorika mulai terlihat: Sri Mulyani menekankan stabilitas, Purbaya dan Chatib menekankan pertumbuhan. Tetapi karena badai 2008 tak sampai memorak-porandakan konsumsi rakyat, ketegangan ideologis ini belum pecah ke permukaan.

Pandemi COVID-19. Inilah ujian eksistensial yang memaksa semua altar bergetar. Untuk pertama kalinya, Sri Mulyani “berdosa” melampaui aturan defisit 3% PDB—sebuah tindakan yang bagi para penganut ortodoksi murni adalah pengkhianatan terhadap keyakinan sendiri. Purbaya, sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal saat itu, mendorong penuh kebijakan ekspansif yang menyelamatkan jutaan warga melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Keduanya bahu-membahu, dan batas ideologis seolah mencair. Namun pertanyaan filosofis yang lebih tajam muncul setelahnya: mengapa begitu darurat mulai reda, kita tergesa-gesa kembali ke rezim defisit 3% pada 2023? Di sinilah perbedaan keyakinan kembali menajam. Bagi Sri Mulyani, kredibilitas adalah segalanya; melanggar batas terlalu lama akan menghukum rakyat melalui inflasi dan pelarian modal. Bagi Purbaya, konsolidasi prematur justru membunuh pemulihan dan mengorbankan mereka yang baru saja bangkit dari jurang kemiskinan. Dan Chatib Basri? Dalam berbagai tulisannya, ia mengingatkan bahwa aturan 3% bukanlah kitab suci; ia adalah produk sejarah yang bisa dievaluasi. Yang terpenting adalah memastikan bahwa defisit digunakan untuk hal produktif dan dikelola secara akuntabel. Posisinya moderat namun kritis: jangan terburu-buru memulihkan angka fiskal jika rakyat belum pulih.

Tekanan Global 2023–2024. Ketika rupiah melemah akibat suku bunga tinggi Amerika, Sri Mulyani dan Bank Indonesia memilih menjaga stabilitas dengan menahan defisit dan menaikkan suku bunga. Pilihan ini konsisten dengan komitmennya pada pasar. Tapi di saat yang sama, sektor padat karya berguguran, daya beli kelas menengah tertekan, dan harga pangan melonjak. Purbaya pun bersuara: ini saatnya negara hadir lebih kuat melalui subsidi tepat sasaran dan stimulus produktif, bukan malah mengerem belanja. Ia mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya kita menjaga kepercayaan investor? Apakah peringkat investment grade cukup untuk mengisi piring rakyat? Chatib Basri dalam berbagai forum menambahkan dimensi lain: tekanan ini adalah kesempatan untuk mempercepat reformasi struktural dan hilirisasi, tetapi dengan catatan bahwa transisi tersebut harus disertai jaring pengaman sosial yang kuat. Ia mengkritik baik ketergesaan ortodoksi maupun romantisme populisme yang tak punya peta jalan.

Dari tiga episode di atas, kita bisa menarik sejumlah dialektika filosofis yang lebih dalam. Pertama, tentang subjek moral kebijakan. Bagi Sri Mulyani, subjek moralnya adalah generasi mendatang dan investor sebagai representasi kepercayaan rasional. Menjaga utang tetap terkendali adalah wujud tanggung jawab antargenerasi. Namun, kritik dari kubu Purbaya dan Chatib tajam: bukankah generasi mendatang juga dibangun oleh anak-anak yang hari ini harus bertahan hidup? Jika generasi sekarang kelaparan atau putus sekolah, warisan apa yang akan mereka teruskan? Di sini kita bergulat dengan dilema etis abadi antara utilitarianisme jangka panjang dan imperatif keadilan seketika.

Kedua, tentang makna kebebasan. Ortodoksi neoliberal mendefinisikan kebebasan sebagai ketiadaan paksaan dari negara: bebas berusaha, bebas berkontrak. Sri Mulyani meyakini bahwa kemakmuran muncul dari ekosistem kebebasan tersebut, ditopang oleh aturan yang adil. Namun para developmentalis mengingatkan bahwa kebebasan tanpa kapabilitas adalah ilusi. Meminjam Amartya Sen, kebebasan sejati adalah kapasitas untuk memilih kehidupan yang bernilai—dan itu memerlukan akses pada pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Ketika negara memotong belanja sosial demi disiplin fiskal, ia mungkin melindungi satu jenis kebebasan, tetapi mengorbankan jenis kebebasan yang lebih fundamental bagi si miskin. Di sinilah Purbaya dan, secara lebih bernuansa, Chatib Basri, mendorong peran negara yang lebih besar sebagai penjamin kapabilitas.

Ketiga, mitos pasar sebagai entitas netral. Baik Sri Mulyani maupun para pendukungnya kerap memperlakukan pasar seolah ia adalah wasit yang adil dan cermin rasionalitas kolektif. Padahal, pasar adalah medan kekuasaan. Dalam era globalisasi finansial, yang disebut “kepercayaan pasar” sering kali adalah kepentingan para pemilik modal besar yang bisa menarik dananya kapan saja. Filosof Jerman Jürgen Habermas memperingatkan tentang kolonisasi “dunia-kehidupan” oleh logika sistem ekonomi yang impersonal. Maka, ketika kebijakan fiskal sepenuhnya diarahkan untuk menenangkan pasar, ada risiko bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat justru tergerus. Chatib Basri, yang pernah bertugas memimpin negosiasi dengan lembaga keuangan global, memahami tegangan ini dengan sangat baik. Ia sering menekankan bahwa kredibilitas tidak boleh menjadi belenggu, melainkan alat untuk menciptakan ruang kebijakan yang lebih lebar. Namun, untuk bisa memanfaatkan ruang itu, negara harus punya kapasitas institusional yang mumpuni—dan di sinilah kritik tajam perlu dilontarkan kepada para developmentalis: apakah negara Indonesia cukup bersih dan cakap untuk mengelola ekspansi fiskal besar-besaran tanpa bocor?

Di tengah polarisasi yang kian runcing, sosok Chatib Basri menawarkan sebuah refleksi yang lebih dewasa. Ia bukanlah sintesis yang manis, melainkan sebuah pengingat bahwa ideologi harus tunduk pada konteks. Saat menjabat Menteri Keuangan, ia menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan anggaran dari subsidi yang salah sasaran—langkah yang sangat “Sri Mulyani”. Tapi pada saat yang sama, ia menggelontorkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dan mendorong stimulus fiskal untuk menangkal perlambatan ekonomi—langkah yang disukai para developmentalis. Rekam jejaknya adalah pelajaran bahwa kebijakan publik bukanlah tentang memilih satu altar untuk disembah, melainkan tentang bagaimana menavigasi kapal di tengah badai dengan peta yang selalu berubah.

Namun demikian, jalan tengah bukan berarti tanpa keberpihakan. Dalam filsafat, posisi moderat bisa terjebak dalam false equivalence: menganggap semua pandangan sama benarnya dan melupakan bahwa dalam ketidakadilan yang akut, keberpihakan adalah keniscayaan etis. Chatib Basri acap kali berhati-hati, dan kehati-hatian ini kadang membuat kritiknya kurang membekas. Di sinilah suara Purbaya—meski kadang kurang dibingkai oleh tata kelola yang kuat—menjadi penting sebagai pengingat bahwa di tengah segala kalkulasi teknokratis, teriakan rakyat yang lapar tidak bisa ditunda dengan alasan menjaga angka.

Membandingkan rekam jejak Sri Mulyani, Purbaya, dan Chatib Basri sesungguhnya adalah latihan bagi publik untuk keluar dari kultus individu. Terlalu sering kita terjebak pada sosok, lupa bahwa di balik setiap kebijakan ada ideologi yang bekerja diam-diam. Sri Mulyani bukanlah sekadar “ibu yang tegas menjaga uang negara”; ia adalah representasi dari keyakinan bahwa pasar adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Purbaya bukan sekadar “ekonom yang berani”; ia adalah suara dari keyakinan bahwa keadilan sosial harus didahulukan di atas kalkulasi neraca. Chatib Basri bukan sekadar “teknokrat yang luwes”; ia adalah eksperimen hidup bahwa kebijakan yang baik memerlukan dialog antara keyakinan dan kenyataan.

Ketika ekonomi tertekan, yang paling terbukti bukanlah rekam jejak individu, melainkan gagasan yang berani menghadapi ujian realitas dengan jujur. Indonesia memerlukan perdebatan ideologis yang matang, bukan sekadar adu meme dan kutipan. Kita harus berani bertanya: Apakah kepercayaan investor yang kita jaga dengan susah payah benar-benar menetes ke bawah? Apakah ekspansi fiskal yang kita idamkan akan berujung pada kemakmuran atau justru menjadi bancakan elite? Dan yang lebih mendasar lagi: Untuk siapa sesungguhnya negara ini didirikan?

Jalan ke depan bukanlah memilih salah satu dari tiga figur sebagai pemenang. Jalan ke depan adalah membangun konsensus baru bahwa negara harus cukup kuat untuk mendisiplinkan pasar, namun cukup rendah hati untuk mendengar rintihan warganya. Sri Mulyani mengajarkan pentingnya integritas, Purbaya mengingatkan tentang pentingnya solidaritas, dan Chatib Basri menunjukkan bahwa di antara keduanya selalu ada ruang untuk kebijaksanaan.

Di luar sana, rakyat menunggu. Dan mereka tak punya waktu untuk perdebatan yang berputar-putar tanpa ujung. Mereka membutuhkan sintesis yang berpihak: disiplin fiskal yang tidak dingin, dan stimulus berani yang tidak korup. Hanya dengan itu, rekam jejak bisa menjadi lebih dari sekadar nostalgia kekuasaan—ia bisa menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih bermartabat. (*)