Hotman Paris Usul Jabatan Komisaris BUMN dan BUMD Dihapus, Klaim Bisa Hemat Uang Negara Triliunan Rupiah
SUARA NEGERI ■ JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah agar jabatan dewan komisaris di seluruh BUMN dan BUMD dihapuskan. Menurutnya, keberadaan komisaris dinilai kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan justru membebani keuangan negara.
Dalam tayangan video yang viral di media sosial TikTok dan dikutip pada Rabu (1/7), Hotman menyebut fungsi pengawasan kini telah berada di bawah pengelolaan Danantara sehingga posisi komisaris dinilai tidak lagi diperlukan.
"Apalagi sekarang BUMN sudah di bawah Danantara, sehingga posisi komisaris dihapus saja," ujar Hotman.
Ia berpendapat, penghapusan jabatan komisaris dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan.
"Semua jabatan dewan komisaris di seluruh BUMN dan BUMD dihapuskan saja," tegasnya.
Hotman juga menilai komisaris seharusnya ikut bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran atau persoalan besar di perusahaan pelat merah, tidak hanya direksi. Menurutnya, fungsi pengawasan selama ini belum berjalan secara optimal.
Selain itu, ia mengaku tidak pernah berminat menduduki jabatan komisaris karena penghasilannya sebagai pengacara disebut jauh lebih besar dibandingkan gaji pejabat BUMN maupun menteri.
Usulan tersebut, kata Hotman, sebenarnya telah disampaikannya sejak tahun lalu dan kembali ia suarakan seiring pembentukan Danantara yang kini memiliki peran strategis dalam pengelolaan BUMN.
Wacana efisiensi tata kelola BUMN, termasuk evaluasi terhadap jumlah direksi dan komisaris serta perampingan perusahaan pelat merah, masih menjadi bagian dari diskursus publik. Namun hingga kini belum ada kebijakan resmi pemerintah mengenai penghapusan jabatan komisaris di BUMN maupun BUMD. (Hd)
