Garuda Sulteng Siapkan Aksi Ribuan Massa, Tuntut Transparansi DBH dan Penerimaan Sumber Daya Alam

PALU, SUARA NEGERI — Gerakan Rakyat untuk Daerah Sulawesi Tengah (Garuda Sulteng) menyiapkan aksi demonstrasi pada 2 Oktober 2026 dengan melibatkan ribuan massa. Aksi tersebut akan mengangkat sejumlah persoalan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta tata kelola sumber daya alam dan industri di Sulawesi Tengah.

Garuda Sulteng menyatakan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi mengenai penerimaan negara dan daerah yang bersumber dari aktivitas pertambangan dan industri.

Salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan adalah transparansi mengenai mekanisme perhitungan dan realisasi DBH. Massa juga akan meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan penerimaan, besaran yang masuk ke kas negara, serta bagian yang diterima pemerintah daerah.

Slogan “DBH Realisasikan Sekarang Juga, Hitung di Hasil Industri, Bukan di Mulut Tambang!” menjadi salah satu seruan yang disiapkan dalam aksi tersebut.

Ketua Garuda Sulteng, Andi Ridwan Batara Guru, mengatakan persoalan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut dia, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hubungan antara aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dengan manfaat fiskal yang diterima daerah.

“Kami meminta pemerintah membuka secara transparan bagaimana penerimaan negara dari aktivitas pertambangan dan industri dihitung, berapa yang masuk, serta berapa yang kembali kepada daerah. Masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut,” kata Andi Ridwan, saat ditemui pada, Rabu (30/9/2026).

Ia menegaskan, tuntutan Garuda Sulteng tidak diarahkan untuk menolak pembangunan maupun kegiatan hilirisasi. Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah kepastian mengenai pemenuhan kewajiban sesuai peraturan dan manfaat ekonomi yang diterima daerah.

“Kami tidak menolak pembangunan dan hilirisasi. Yang kami tuntut adalah transparansi, keadilan, dan kepastian bahwa kewajiban terhadap negara dan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

DBH merupakan salah satu instrumen hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sektor mineral dan batu bara, penerimaan yang menjadi sumber DBH antara lain mencakup iuran tetap dan iuran produksi, dengan pembagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garuda Sulteng meminta agar mekanisme tersebut dijelaskan secara terbuka, khususnya terkait sumber penerimaan, dasar perhitungan, proses penyetoran, alokasi, hingga realisasi yang diterima daerah.

Andi Ridwan mengatakan keterbukaan data penting untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kalau penerimaan dan pembagian DBH sudah sesuai ketentuan, kami meminta pemerintah pusat menjelaskan dan membuka datanya kepada publik. Jika terdapat persoalan, masyarakat juga harus mengetahui persoalan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya,” katanya.

Selain DBH, Garuda Sulteng menyoroti aktivitas industri hilirisasi di Sulawesi Tengah. Organisasi tersebut menilai peningkatan aktivitas industri perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai kewajiban perpajakan, PNBP, serta manfaat ekonomi bagi daerah.

Dalam materi aksi, Garuda Sulteng menyebut sejumlah perusahaan, yakni IMIP, Vale, GNI, BTIIG, dan CPM.

Garuda Sulteng juga menyiapkan tuntutan dengan seruan “Tutup IMIP! Tutup Vale! Tutup GNI! Tutup BTIIG! Tutup CPM!”

Selain itu, massa akan membawa slogan “Hilirisasi Tanpa PNBP & Pajak DBH Nihil, Itu Perampokan!”

Adapun tudingan mengenai tidak dibayarnya pajak atau nihilnya DBH oleh perusahaan-perusahaan tersebut merupakan klaim dan materi tuntutan Garuda Sulteng. Status pemenuhan kewajiban pajak, PNBP, dan penerimaan lainnya perlu merujuk pada data resmi pemerintah, instansi terkait, serta dokumen perusahaan masing-masing.

Andi Ridwan mengatakan aksi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi dapat membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait.

“Kami ingin persoalan ini dibahas berdasarkan data. Jangan sampai masyarakat hanya melihat besarnya aktivitas industri, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat yang kembali kepada daerah,” tuturnya.

Menurut Garuda Sulteng, transparansi penerimaan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Sejumlah slogan lain yang akan dibawa massa antara lain “DBH Hitung di Hasil Industri, Baru Itu Adil, Baru Itu Nyata!”, “Kami Tidak Mau Dijajah Pusat, Tolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas!”, serta “Kami Sudah Bosan Dibodohi Pusat, Daerah Mati, Kami Miskin!”

Garuda Sulteng menyatakan aksi pada 2 Oktober 2026 akan dilakukan sebagai penyampaian aspirasi secara terbuka dan konstitusional. Isu yang dibawa mencakup DBH, pajak, PNBP, hilirisasi, pemerataan manfaat ekonomi, serta transparansi tata kelola sumber daya alam.

Andi Ridwan menegaskan pihaknya meminta pemerintah memberikan penjelasan berbasis data mengenai penerimaan yang berasal dari aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

“Pesan kami sederhana: buka data, jelaskan mekanismenya, dan pastikan hak daerah sesuai dengan ketentuan. Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional,” ujar Andi Ridwan.

Aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda penyampaian aspirasi dengan jumlah massa besar di Sulawesi Tengah, dengan tuntutan utama berkaitan dengan transparansi penerimaan, DBH, pajak, PNBP, serta tata kelola sumber daya alam.

Aksi 2 Oktober 2026 yang dilaksanakan oleh Garuda Sulteng merupakan langkah awal dalam menyuarakan tuntutan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah. Aksi ini tidak berhenti di daerah. Garuda Sulteng akan melanjutkan perjuangan melalui aksi demonstrasi di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026 yang merupakan momentum gerakan sumpah pemuda dengan membawa tuntutan yang sama, sebagai bentuk konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan dan hak daerah.(DhankZ)