Pasokan Darah Indonesia Disebut Masih Defisit, KDDI Minta Pemerintah Perkuat Sistem Donor
JAKARTA, SuaraNegeri.co.id — Ketersediaan darah untuk kebutuhan transfusi di Indonesia masih menjadi perhatian, seiring kebutuhan rumah sakit yang terus bergantung pada pasokan dari donor sukarela.
Ketua Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Komite Donor Darah Indonesia (DPP KDDI), Dr. HR Agung Laksono, mengatakan Indonesia membutuhkan penguatan sistem donor dan pengelolaan darah untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi pasien yang memerlukan transfusi.
Agung, berbicara dalam peringatan ulang tahun ketiga KDDI di Jakarta Timur, Kamis (17/9), memperkirakan kebutuhan darah nasional mencapai sekitar 5,657 juta kantong per tahun. Sementara itu, ia mengatakan pasokan yang tercatat di Palang Merah Indonesia (PMI) dan unit pengolahan darah rumah sakit baru sekitar 4,657 juta kantong.
"Seharusnya persediaan darah kita sebanyak 5.657.000 kantong darah per tahun. Namun fakta yang tercatat hanya 4.657.000 kantong," kata Agung.
Menurut Agung, kesenjangan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena transfusi darah merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang menjalani operasi, mengalami kehilangan darah, atau membutuhkan transfusi akibat kondisi medis tertentu.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut sedikitnya 1% hingga 2% penduduk yang mendonorkan darah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional di banyak negara. WHO juga menekankan pentingnya sistem donor sukarela tanpa imbalan sebagai dasar pasokan darah yang aman dan berkelanjutan.
Agung mengatakan regulasi mengenai transfusi darah di Indonesia perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih spesifik agar ketersediaan, keamanan, pengelolaan dan distribusi darah dapat berjalan secara terintegrasi.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan apresiasi terhadap pendonor yang secara rutin menyumbangkan darah.
Menurut Agung, penghargaan kepada pendonor diperlukan untuk menjaga partisipasi masyarakat sekaligus membangun budaya donor darah secara sukarela.
KDDI mengusulkan pemberian penghargaan secara bertahap berdasarkan jumlah donor, mulai dari 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali hingga 100 kali donor. Untuk pendonor yang telah mencapai 100 kali donor, KDDI mengusulkan penghargaan tingkat nasional.
Agung mengatakan KDDI dibentuk antara lain untuk mendorong perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan program donor darah dan apresiasi terhadap para pendonor.
"Gelora donor darah untuk membantu kemanusiaan harus semakin disadari dan ditingkatkan," katanya.
Dalam rangkaian HUT ketiga, KDDI juga menggelar kegiatan donor darah yang diikuti lebih dari 200 peserta.
Ketua Umum DPP KDDI Ir. Edward Napitupulu mengatakan kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperluas edukasi mengenai donor darah sekaligus memperluas basis pendonor.
Acara tersebut juga melibatkan Forum Bisnis (Forbis) Jawa Tengah melalui kegiatan UMKM.
Edward menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur, termasuk Wali Kota Munjirin, yang menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengawas DPP KDDI M. Muas mengatakan organisasi tersebut juga memperluas kemitraan dengan Lions Club, organisasi pelayanan kemanusiaan yang melibatkan relawan dalam berbagai kegiatan sosial.
WHO dalam laporan terbarunya menegaskan bahwa pasokan darah yang aman tidak hanya bergantung pada jumlah donor, tetapi juga pada sistem nasional yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi darah.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya meningkatkan jumlah orang yang bersedia mendonor, tetapi juga memastikan pasokan darah yang terkumpul dapat dikelola secara aman dan tersedia ketika dibutuhkan pasien. (Hd)
